Kunjungan sejumlah pejabat publik ke lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera sejak akhir November 2025 kembali memicu perdebatan di ruang publik. Menko Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan anggota DPR Verrell Bramasta menjadi sorotan setelah aksi di lokasi bencana dianggap sarat pencitraan oleh sebagian warganet dan pengamat.
Dilansir dari detiknews, banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh Tamiang, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 telah menewaskan lebih dari 1.100 orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi.
Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), didapati sekitar 1.135 korban meninggal dunia akibat bencana ini serta hampir setengah juta warga masih berada di tempat pengungsian, sementara puluhan ribu rumah rusak.
Adapun data dari Human Initiative Situation Report menyebutkan hingga pertengahan Desember, banjir dan tanah longsor telah merusak lebih dari 186.000 rumah dan menggusur sekitar 900.000 orang di tiga provinsi tersebut.
Di tengah kondisi darurat dan akses bantuan belum merata, kamera justru lebih dulu menyala. Bencana alam kali ini bukan hanya meninggalkan luka ekologis dan kemanusiaan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana empati dapat dimodifikasi menjadi citra politik.
Selain itu, sejumlah warga dan relawan menyebutkan bahwa bantuan logistik dan layanan dasar belum sepenuhnya merata. Beberapa wilayah terdampak masih mengalami keterbatasan pasokan makanan, air bersih, serta layanan kesehatan. Kondisi tersebut membuat proses pemulihan berjalan lambat, terutama bagi warga yang tinggal di daerah dengan akses yang sulit dijangkau.
Namun, di tengah keterbatasan bantuan tersebut, kunjungan sejumlah figur publik ke lokasi terdampak mendapat sorotan tajam. Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Verrell Bramasta menjadi pusat perdebatan karena gaya kunjungan yang dinilai sebagian warganet lebih menonjolkan pencitraan ketimbang bantuan langsung kepada korban.
Dalam salah satu momen yang ramai dibagikan, Zulhas terlihat memanggul sak beras saat meninjau korban banjir bandang di Padang, Sumatera Barat. Aksi ini memicu kritik luas di media sosial karena dilakukan di depan kamera.
Sementara itu, Verrell Bramasta juga menjadi bahan perbincangan publik setelah penampilannya mengenakan rompi taktis di lokasi bencana menjadi viral di media sosial dan ramai dikritik oleh warganet. Banyak pihak awalnya menduga rompi yang dipakai itu adalah rompi antipeluru.
Menanggapi hal tersebut, Verrell memberikan klarifikasi kepada media bahwa rompi yang digunakannya bukanlah rompi antipeluru, melainkan tactical vest yang biasa dipakai untuk kegiatan lapangan.
“Rompi tersebut bukan rompi anti-peluru, melainkan tactical vest yang umum dipakai di kegiatan lapangan,” ujarnya dikutip dari detikjateng pada Selasa (02/12/2025).
Pakar Komunikasi Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Iskandar Zulkarnain, menilai fenomena pejabat yang sibuk membela diri dan membangun citra di tengah bencana justru menjadi contoh komunikasi yang buruk. Menurutnya, tindakan tersebut memunculkan citra negatif, menunjukkan kurangnya empati, dan memalukan dalam perspektif komunikasi publik.
“Dalam konteks komunikasi saat bencana, pejabat seharusnya responsif terhadap kritik masyarakat. Era digital memungkinkan komunikasi dua arah, sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan masukan dan ekspektasinya kepada pemerintah,” tegasnya dilansir dari Mistar.id pada Kamis (11/12/2025).
Penceramah sekaligus pegiat media sosial, Ustaz Hilmi Firdausi, turut memberikan sorotan terhadap aksi sejumlah menteri dan anggota DPR RI yang menurutnya terkesan mencari panggung di tengah situasi darurat. Ia menilai berbagai tindakan tersebut lebih menyerupai pencitraan daripada empati
“Belum lagi pencitraan ala menteri (pembuat kebijakan hingga alam murka), anggota-anggota Dewan dengan gimmick artisnya di daerah bencana, ditambah komentar-komentar pejabat yang asbun dan nirempati plus buzzer-buzzer dikerahkan di medsos menyerang masyarakat yang kritis terhadap pemerintah yang lalai. Pantas banyak netizen bertanya, bisakah kita masuk surga lewat jalur sabar jadi WNI?” pungkasnya dikutip dari tribunnews pada Senin (08/12/2025).
Di tengah krisis kemanusiaan akibat banjir besar 2025, publik kini mempertanyakan, apakah kehadiran pejabat di lokasi bencana benar-benar berorientasi pada kebutuhan korban, atau justru hanya untuk membangun citra di hadapan kamera?
Penulis : Sandrina Destryanti
Editor : Laras Damasaty
REFERENSI
detikNews. (2025, 26 Desember). 1.135 orang tewas akibat banjir dan longsor di Sumatera, 489 ribu warga masih mengungsi. https://news.detik.com/berita/d-8278182/1-135-orang-tewas-akibat-bencana-sumatera-489-ribu-warga-masih-ngungsi
detikJateng. (2025, 2 Desember). Verrel soal rompinya saat tinjau bencana Sumbar: bukan antipeluru. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8239385/verrel-soal-rompinya-saat-tinjau-bencana-sumbar-bukan-antipeluru
Syahrial Siregar & Rika (Redaksi). (2025, 11 Desember). Prof Iskandar Zulkarnain: Pencitraan pejabat di tengah bencana tunjukkan komunikasi tanpa empati. https://mistar.id/news/medan/prof-iskandar-zulkarnain-pencitraan-pejabat-di-tengah-bencana-tunjukkan-komunikasi-tanpa-empati
Uways Alqadrie. (2025, 7 Desember). Ustaz Hilmi sindir pejabat pencitraan di tengah banjir Sumatera. https://kaltimpost.jawapos.com/nasional/2386924935/ustaz-hilmi-sindir-dedi-mulyadi-pencitraan-di-tengah-banjir-sumatera-padahal
