Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen melalui pendekatan ekonomi yang dikenal sebagai Prabowonomics. Namun, upaya mencapai target tersebut menghadapi tantangan berupa tekanan ekonomi dan kekhawatiran terhadap kepercayaan investor.
Perhatian media asing tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan pemerintah merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 8 persen sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal. Lantas, apa yang dimaksud dengan Prabowonomics dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapannya?
Secara sederhana, Prabowonomics merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pendekatan ini tercermin dalam sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan perumahan, hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta upaya meningkatkan investasi.
Pencapaian target tersebut bergantung pada efektivitas belanja pemerintah, peningkatan produktivitas, dan kemampuan negara menjaga keberlanjutan fiskal. Program yang membutuhkan pembiayaan besar perlu disertai perencanaan yang terukur serta sumber pendanaan yang memadai agar tidak mempersempit ruang fiskal untuk kebutuhan lainnya.
Di tengah ambisi tersebut, perhatian The Australian tertuju pada kondisi ekonomi yang dinilai sedang menghadapi tekanan. Dalam pemberitaannya, rupiah disebut beberapa kali melewati Rp18.000 per dolar AS dalam rentang Juni hingga memasuki oktober 2026, harga pangan meningkat, dan lebih dari 30.000 orang kehilangan pekerjaan dalam enam bulan pertama 2026.
Tekanan juga muncul di pasar saham Indonesia. Pada 15 Oktober 2026, Morgan Stanley Capital International (MSCI) membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market atau pasar negara berkembang menjadi Standalone Market atau pasar mandiri. Usulan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran pelaku pasar terhadap transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi. MSCI menyatakan keputusan akhir akan diumumkan paling lambat pada 30 Juni 2027.
Kekhawatiran pasar turut diwarnai oleh pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada akhir Juli 2026. Meski BI dan pemerintah menyatakan pengunduran diri tersebut murni bersifat sukarela karena alasan pribadi. Namun, bagi pasar, independensi bank sentral merupakan salah satu hal yang penting untuk menjaga kepercayaan terhadap kebijakan moneter. Karena itu, perubahan di tubuh bank sentral dapat menjadi perhatian tersendiri bagi investor.
Meski The Australian menyoroti tekanan ekonomi dan melemahnya kepercayaan investor, kondisi tersebut tidak serta-merta berarti Indonesia berada di ambang krisis seperti pada 1997–1998. Sejumlah analisis menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih kuat dibandingkan periode tersebut. Sebagai contoh, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa sebesar US$145,3 miliar pada akhir Juli 2026, setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor. Sementara itu, ketahanan perbankan juga tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 23,70 persen pada Juni 2026.
Selain itu, indikator tersebut perlu dibaca bersama perkembangan nilai tukar, arus modal, dan kepastian kebijakan pemerintah. Ketahanan cadangan devisa dan permodalan perbankan dapat menjadi penyangga ketika tekanan eksternal meningkat, tetapi tidak dengan sendirinya menghilangkan risiko yang berasal dari ketidakpastian kebijakan dan melemahnya kepercayaan investor.
Keberhasilan program prioritas, seperti MBG, hilirisasi, dan pembangunan perumahan, perlu dinilai melalui hasil yang terukur, seperti pertumbuhan investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya beli masyarakat. Indikator tersebut dapat membantu menilai apakah belanja pemerintah menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan pembiayaan yang dibutuhkan.
Prabowonomics membawa ambisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui berbagai program prioritas pemerintah. Namun, keberhasilannya bergantung pada efektivitas pelaksanaan program, keberlanjutan fiskal, dan kepastian kebijakan yang dapat menjaga kepercayaan investor. Pada akhirnya, capaian pertumbuhan ekonomi perlu diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, termasuk melalui kesempatan kerja yang lebih luas dan daya beli yang terjaga.
Penulis: Ikrom Nur Salsabila
Editor: Angeli Ramadhani
