Pada 27–28 Oktober 1928, puluhan pemuda dari berbagai organisasi daerah berkumpul di Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta, dalam Kongres Pemuda II. Pertemuan ini menjadi langkah lanjutan setelah hasil kongres pertama dinilai belum maksimal. Di bawah pengawasan ketat polisi kolonial Hindia Belanda, para pemuda tetap menyatukan tekad dengan merumuskan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Namun, dibalik lahirnya ikrar yang menjadi tonggak sejarah bangsa ini, ada sejumlah cerita menarik yang tak banyak diketahui. Memasuki peringatan ke-98 tahun pada 28 Oktober 2026, berikut lima fakta menarik di balik peristiwa itu yang layak untuk disimak kembali.
Semangat persatuan pemuda tumbuh seiring pergerakan nasional pada awal abad ke-20. Salah satu faktor yang turut mendorongnya adalah politik etis yang turut membuka akses pendidikan bagi sebagian kaum pribumi, melahirkan golongan terpelajar yang mulai mempertanyakan ketidakadilan kolonial. Kesadaran kebangsaan juga berkembang melalui pers dan organisasi pergerakan. Seiring perkembangan tersebut, muncul berbagai organisasi pemuda, seperti Tri Koro Dharmo yang berdiri pada 1915 dan berganti nama menjadi Jong Java pada 1918, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Jong Bataks Bond. Dari berbagai identitas kedaerahan, organisasi-organisasi tersebut menjadi ruang bagi pemuda untuk membangun kesadaran bersama yang kemudian berkembang menuju cita-cita persatuan Indonesia.
Para pemuda lalu mencoba menyatukan organisasi-organisasi itu lewat Kongres Pemuda I pada 30 April-2 Mei 1926, namun hasilnya belum maksimal karena belum berhasil menyatukan seluruh organisasi pemuda dalam kesepakatan yang konkret mengenai persatuan nasional. Upaya tersebut kemudian dilanjutkan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang memotori kongres lanjutan. Setelah rapat persiapan pada 3 Mei dan 12 Agustus 1928, Kongres Pemuda II disepakati berlangsung pada 27-28 Oktober 1928 di Batavia.
Fakta pertama menyangkut nama ikrar itu sendiri. Saat dibacakan pada 28 Oktober 1928, naskahnya belum memiliki judul resmi dan kemudian dikenal dengan nama “Sumpah Pemuda”, sementara keputusan kongres sebelumnya juga dikenal sebagai ikrar pemuda. Rumusannya disusun Muhammad Yamin, dan ikrar dibacakan oleh ketua kongres, Sugondo Djojopuspito.
Ikrar itu tidak lahir di satu gedung saja, melainkan di tiga lokasi berbeda di Batavia. Rapat pembukaan pada 27 Oktober digelar di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond di kawasan Lapangan Banteng, disusul rapat kedua di Oost Java Bioscoop. Rapat ketiga berlangsung di Indonesische Clubgebouw, Jalan Kramat Raya 106, tempat ikrar dibacakan. Gedung terakhir ini ternyata asrama pelajar milik seorang keturunan Tionghoa bernama Sie Kong Lian, yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Sejumlah pemuda keturunan Tionghoa, seperti Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok, dan Tjion Djie Kwie, turut berikrar di sana.
Kongres ini dipimpin oleh Sugondo Djojopuspito, dengan Djoko Marsaid sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, dan Amir Sjarifuddin sebagai bendahara. Para pesertanya pun datang dari berbagai daerah. Muhammad Yamin berangkat dari Minangkabau, Johannes Leimena dari Ambon, Raden Katjasungkana dari Madura, dan Cornelis Lefrand Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi. Dari 700 peserta yang direncanakan, hanya 82 yang tercatat sebagai peserta kongres, dan di antaranya ada enam perempuan, Dien Pantow, Emma Poeradiredja, Jo Tumbuan, Nona Tumbel, Poernama Woelan, dan Siti Soendari.
Di tengah kondisi itu, kongres berlangsung di bawah pengawasan polisi kolonial, sehingga kata “merdeka” tidak boleh diucapkan karena dianggap menentang pemerintah. Para pemuda menyiasatinya dengan menegaskan tekad bersatu tanpa menyebut kata tersebut. Sebelum penutupan kongres, suasana beralih ketika Wage Rudolf Soepratman memperdengarkan lagu ciptaannya melalui gesekan biola tanpa menyanyikan liriknya.
Ironi terakhir ada pada bahasa. Sebagian pembicara, termasuk Siti Soendari, berpidato dalam bahasa Belanda, notulen rapat pun ditulis dalam bahasa itu. Yamin, yang mahir berbahasa Melayu, bertugas menerjemahkan pidato dan kesepakatan sidang ke dalam bahasa Melayu. Dari ruang-ruang rapat seperti itulah bahasa Indonesia kemudian ditegaskan sebagai bahasa persatuan.
Hampir satu abad berlalu, tetapi Sumpah Pemuda tidak kehilangan maknanya. Tiga ikrar yang lahir dari perbedaan itu menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak dibangun karena semua orang memiliki latar belakang yang sama, melainkan karena memiliki tujuan yang sama yaitu menjadi satu tanah air, satu bangsa dan bahasa persatuan.
Penulis: Fatiya Helcy Azzahra
Editor: Elsa Loenita Damayanti
