Baru-baru ini, masyarakat melakukan aksi memposting ulang #PeringatanDarurat dengan lambang Garuda Pancasila berlatar belakang merah. Seruan ini muncul sebagai penolakan masyarakat Indonesia terhadap pemangkasan anggaran di bidang pendidikan. Efisiensi anggaran ini akam menyebabkan biaya kuliah berpotensi naik dan ribuan mahasiswa terancam kehilangan beasiswa.
Selain #PeringatanDarurat, tagar lain seperti #SaveKIPKuliah dan #DaruratPendidikan juga turut meramaikan media sosial sebagai bentuk kekecewaan dan kritik tajam terhadap pemerintah, masyarakat mengkhawatirkan efisiensi anggaran di bidang pendidikan dapat mengancam masa depan pendidikan bangsa.
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dengan adanya Inpres ini, maka setiap kementerian atau lembaga pemerintah, baik pusat atau daerah akan dikenakan pemangkasan anggaran. Melalui efisiensi anggaran, dapat menghemat anggaran negara hingga Rp306,69 triliun yang terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.
Alasan dibalik kebijakan ini adalah untuk mengalokasikan prioritas anggaran negara ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perbaikan sekolah. Dalam arah kebijakan BPP tahun anggaran 2026 sendiri, program MBG merupakan prioritas utama pemerintah pada saat ini, sedangkan pendidikan dan kesehatan hanya menjadi program pendukung.
Hal ini perlu dikritisi lantaran masih banyak program yang lebih mendesak dan perlu perhatian lebih dibandingkan program MBG, seperti pendidikan, kesehatan, mitigasi bencana, HAM, riset, dan perlindungan perempuan serta anak. Program-program yang seharusnya mendapat perhatian lebih justru mengalami pemotongan anggaran secara habis-habisan.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang memiliki pagu awal sebesar Rp57,6 triliun setelah dipangkas menjadi Rp35,1 triliun, tentunya hal ini mengganggu salah satu program dari kemendiksaintek seperti Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN). Pagu awal program tersebut sebesar Rp6,018 triliun, akan tetapi terkena efisiensi sebesar Rp3 triliun. Menteri Kemendiktisaintek menuturkan apabila BOPTN dipotong separuh, maka kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah.
Tak hanya itu, program prioritas lain seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) mengalami dampak dari hasil pemangkasan anggaran, pagu awal KIP-K sebesar Rp14,69 triliun, setelah terkena efisiensi berubah menjadi Rp1,31 Triliun. Awalnya, target penerima KIP-K sebanyak 1.040.192 mahasiswa on going dan mahasiswa baru. Akan tetapi, dampak dari efisiensi anggaran, sebanyak 663.821 dari 844.174 mahasiswa on going tidak dapat dibayarkan pada 2025, para penerima tersebut terancam putus kuliah.
Adapun Kementrian Pekerjaan Umum (PU) yang memiliki pagu awal sebesar Rp110,95 triliun, setelah mengalami pemangkasan anggaran menjadi Rp29,57 triliun. Terdapat beberapa program yang pada awalnya direncanakan, seperti pembangunan pengendali banjir, pengamanan pantai, revitalisasi danau hingga pengendalian lahar, dibatalkan imbas dari efisiensi anggaran.
Selain terdapat pembatalan rencana pembangunan, terdapat sebanyak 600 pegawai yang telah kehilangan pekerjaan oleh Kementrian PU imbas dari efisiensi anggaran. Selain pegawai di kementrian PU, terdapat 437 pegawai honorer di Lumajang yang telah kehilangan pekerjaan dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) adalah lembaga pemerintah yang terkena efisiensi anggaran sebanyak Rp1,42 triliun. Pemangkasan anggaran ini berdampak signifikan terhadap kinerja BMKG. Alat sensor untuk memantau gempa bumi dan tsunami merupakan alat Operasional Utama (Aloptama), sebanyak 600 alat tersebut telah melampaui usia kelayakanya. Akan tetapi, karena anggaran pemeliharaan berkurang sebesar 71 persen, hal ini berdampak besar pada observasi dan kemampuan untuk mendekteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, serta tsunami.
Efisiensi anggaran juga menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (LPP RRI), pagu anggaran RRI pada 2025 sebesar Rp1,07 triliun mengalami pemangkasan anggaran menjadi Rp899 miliar. Setelah pemangkasan anggaran sejumlah pegawai RRI dan mitra kontrak mengalami PHK.
Setelah isu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pemotongan jumlah penerima KIP-K viral di media sosial, Menteri Keuangan (MenKeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh memengaruhi UKT di perguruan tinggi negeri (PTN) dan program beasiswa KIP-K tidak akan mengalami pemotongan atau pengurangan.
Hal ini merupakan respons dari Menteri Keuangan terkait isu yang tengah ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Namun, meski hal tersebut telah dibantah oleh MenKeu Sri Mulyani, kita harus waspada dan tetap mengawal kebijakan ini. Pengawasan publik mutlak diperlukan untuk memastikan komitmen pemerintah benar-benar ditepati.
Penulis: Habibi Maulana Al-Fatin
Editor: : Laras Damasaty
