Serang, 07 Oktober 2026 — Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), menyelenggarakan Seminar Nasional Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (SENANDIKA) dan Call for Paper Tahun 2026 pada Rabu (7/10). Memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya, kegiatan ini mengangkat tema “Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Pesisir” sebagai ruang diskusi akademik untuk membahas tantangan perubahan iklim dan kebencanaan, khususnya di wilayah pesisir.
Kegiatan SENANDIKA Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. Dalam sambutannya, Rektor Untirta menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai keteladanan Sultan Ageng Tirtayasa dalam tata kelola pemerintahan, dengan menyampaikan: “Sebetulnya ini merupakan tindak lanjut dari amanah Sultan Ageng Tirtayasa. Kita mulai menghidupkan kembali bagaimana Sultan Ageng Tirtayasa memberikan teladan dalam tata kelola pemerintahan di Kesultanan Banten. Pada zamannya, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan. Apa yang menjadi penyebabnya? Tentu, sistem tata kelolanya sangat baik dan administrasinya juga luar biasa.”
Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Jurusan Administrasi Publik sekaligus Ketua Pelaksana SENANDIKA 2026, yakni Ibu Dr. Rina Yulianti, S.IP., M.Si. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa seminar tersebut merupakan bagian dari program kerja berkelanjutan Jurusan Administrasi Publik. Beliau menyampaikan: “Seminar ini merupakan rangkaian program kerja berkelanjutan, dengan tema kebijakan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana pesisir, kami ambil tema ini karena isu yang lagi ramai dan penting untuk dibahas.”
Sambutan berikutnya disampaikan oleh Dekan FISIP Untirta, Bapak Leo Agustino, Ph.D. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa SENANDIKA 2026 melibatkan tujuh perguruan tinggi. Beliau menyampaikan: “Kegiatan ini yang dibersamai dengan 7 universitas,” ujarnya. Ketujuh perguruan tinggi tersebut meliputi Universitas Riau, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Ngurah Rai, Universitas Warmadewa, Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Keterlibatan perguruan tinggi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang kolaborasi dan pertukaran gagasan dalam pengembangan ilmu administrasi publik.
Seminar nasional ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintahan dan akademisi, salah satunya Wakil Menteri Dalam Negeri, yakni Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto, yang hadir sebagai Keynote Speaker. Dalam pemaparannya, beliau membahas mengenai perubahan iklim telah meningkatkan risiko bencana pesisir yang semakin sulit diprediksi, seperti banjir rob, abrasi, kenaikan muka laut, dan curah hujan ekstrem. Untuk menghadapi ancaman ini, pemerintah mengarahkan pergeseran paradigma dari penanganan yang bersifat responsif (pasca-bencana) menjadi antisipatif. Beliau menyampaikan: “Mitigasi bencana merupakan aspek penting yang perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk melalui pengalokasian anggaran dalam APBD sesuai dengan kebutuhan penanggulangan bencana.” Selain persoalan mitigasi bencana, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto juga menyoroti permasalahan sampah yang menjadi tantangan lingkungan. Ia menyampaikan, “Sampah kita ini rumit. We are in the stage of emergency as well. Bahaya. Ini datanya, kalau sampah ini enggak diurus, maka 2028 ini TPA kita full penuh dan saat ini sampah. Di Indonesia ini yang dikelola cuma 30%, dan 70% ini enggak diolah. Makanya pemerintah buat pixel yang dibuat untuk waste to energy. Ada juga program local service delivery yang mengolah sampah dah hulu ke hilir”. Beliau juga menyoroti keberhasilan mitigasi bencana pesisir bertumpu pada penguatan interkoneksi data risiko, efektivitas desentralisasi, serta aksi adaptasi berkelanjutan seperti contoh gerakan rehabilitasi ekosistem mangrove “Mageri Segoro” guna melindungi ruang hidup, ekonomi, dan ekologi masyarakat. Dalam penutup pemaparannya, ia menyampaikan: “Jangan anggap enteng gerakan menanam, gerakan penghijauan. Sekecil apapun kontribusi kita penting. Jadi masa depan bukan hanya disiapkan untuk menjemput kesuksesan, tapi masa depan kita juga harus siapkan untuk mengatasi menghadapi ujian dan kebencanaan.” Hal tersebut turut mengingatkan pentingnya gerakan penghijauan dan kontribusi setiap pihak dalam menghadapi tantangan lingkungan serta kebencanaan.
Narasumber berikutnya adalah Bapak Franky Zamzany, S.Hut., M.Env., selaku Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, yang menyampaikan materi tentang “Kebijakan dan Instrumen Adaptasi Iklim Nasional”. Dalam pemaparannya, beliau menyampaikan: “Sekarang ada anomali suhu yang terkadang sulit untuk diprediksi. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana mengurangi emisi gas rumah kaca seperti itu.” Ia juga menyampaikan: “Pemerintah Indonesia berkomitmen membangun ketahanan iklim nasional melalui pendekatan kebijakan yang memadukan arahan strategis top-down dan inisiatif lokal bottom-up pada berbagai sektor prioritas, seperti pangan, air, energi, kesehatan, serta ekosistem. Perencanaan adaptasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional hingga daerah dengan memanfaatkan instrumen data berbasis risiko seperti Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK). Platform ini memetakan kerentanan wilayah guna mendukung penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (RAA PID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.”
Narasumber lainnya, Bapak H. Babar Suharso, S.T., M.Si., selaku Kepala Bappeda Provinsi Banten, mengenai evaluasi dan koordinasi pelaksanaan program kerja operasional di wilayah Provinsi Banten. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Banten telah terealisasi sesuai jadwal, meskipun masih terdapat kendala teknis teknis di lapangan yang membutuhkan penanganan lintas dinas setempat. Sebagai langkah tindak lanjut, disepakati peningkatan sinergi antar-stakedolder di Banten serta optimalisasi alokasi sumber daya daerah. Ia menjelaskan hal tersebut telah menjadi bagian dari pembahasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten. Beliau menyampaikan: “RPJMD, isinya terkait dengan mitigasi dan adaptasi tentang pesisir dan perubahan iklim kita bisa lihat. Nah, ini tantangan ke depan, bagaimana kita mengintegrasikan semua pihak, semua dokumen rencana, semua pelaksanaan, semua yang berwenang itu bisa dalam satu kesatuan aksi. Jadi kalau ada Gunung Krakatau meletus itu mungkin tidak hanya Kabupaten Serang, tapi Provinsi bertindak” Paparan tersebut menyoroti pentingnya menyelaraskan berbagai dokumen perencanaan, pelaksanaan program, dan kewenangan antarpihak agar penanganan bencana dapat dilakukan secara terpadu. Koordinasi lintas wilayah menjadi penting mengingat dampak bencana pesisir dapat melampaui batas administratif suatu daerah.
Sementara itu, Bapak Dr. H. Agus Sjafari, M.Si., selaku akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, menekankan pentingnya kolaborasi multiaktor dalam membangun ketahanan masyarakat pesisir. Beliau menyampaikan: “Pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri, tentunya pemerintah itu punya keterbatasan anggaran, SDM, kemudian juga sarana prasarana di dalam menangani semua persoalan-persoalan yang terjadi khususnya di wilayah pesisir. Oleh karena itu perlu ada kolaborasi dari beberapa aktor. Tujuannya tidak lain adalah untuk bersama-sama membangun ketahanan ekonomi, lingkungan, dan ketahanan sosial masyarakat yang kuat. Jadi kolaborasi ini tujuannya tidak lain adalah membangun ketahanan berbagai aspek” Ia juga menjelaskan bahwa kolaborasi dalam tata kelola (governance) melibatkan peran berbagai aktor. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator melalui penyusunan peraturan daerah serta pengalokasian anggaran. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui investasi dan program tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkelanjutan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun aksi berbasis komunitas. Perguruan tinggi juga memiliki peran melalui pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi, termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Untirta turut berkontribusi melalui berbagai program pengabdian yang berkaitan dengan isu iklim, termasuk program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang melibatkan mahasiswa.
Setelah pemaparan materi selesai, dilanjutkan dengan sesi diskusi. Peserta mengajukan sejumlah pertanyaan. Penanya pertama yakni Dinda Chaterin Mahasiswi Administrasi Publik, mempertanyakan: “Wilayah pesisir Banten masih sering dijumpai mengalami bencana banjir rob. Meskipun sudah lama dan sudah ditangani, namun tetap saja banjir rob itu terjadi dan tentu merugikan masyarakat di sekitar pesisir. Apakah selama ini memang langkah pemerintah cenderung reaktif atau memang ada langkah sustainable untuk mengatasi banjir rob yang terus berulang?”
Menanggapi pertanyaan tersebut, Bapak Franky Zamzany S.Hut., M.Env, menekankan bahwa banjir rob selama tidak ditetapkan sebagai bencana, maka bukan bencana. Bencana itu ditetapkan. Kasus banjir rob itu masuknya adalah perubahan iklim, maka perlu ada adaptasi perubahan iklim dan langkah konkret dari pemerintah daerah yang berwenang menangani permasalahan ini. Sementara itu, Bapak H. Babar Suharso, S.T., M.Si., menyampaikan bahwa: “Sudah ada tindakan dari Pemerintah Provinsi Banten, salah satunya pembangunan Giant Sea Wall di wilayah pesisir yang sering terkena banjir rob. Kemudian sudah ada sosialisasi bagi masyarakat terkait penanganan banjir rob yang terjadi di wilayah pesisir”. Adapun Bapak Dr. H. Agus Sjafari, M.Si, menyoroti mengenai Sustainability dalam penanganan banjir rob bisa terjadi dengan adanya kolaborasi pemerintah, swasta antara dan masyarakat sebagai komunitas.
Penanya kedua, Syafanissa Malika Mahasiswi Administrasi Publik, menanyakan: “Sebagaimana kita tahu bahwa Kota Cilegon merupakan wilayah yang dikenal dengan multi-hazard. Selain dibayangi dengan resiko bencana tsunami akibat letusan Gunung Anak Krakatau atau resiko megathrust dan ancaman bencana teknologi yang membayang-bayangi Kota Cilegon, mengingat Kota Cilegon merupakan wilayah indsutri yang dekat dengan pantai dan Merak. Apakah sudah ada simulasi untuk pencegahan resiko bencana tersebut?”
Dalam tanggapan yang disampaikan, Bapak Franky Zamzany, S.Hut., M.Env, menyampaikan bahwa: “Selama ini kebanyakan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah adalah grey building atau pembangunan infrastruktur, tapi bukan green building seperti misalnya menanam pohon. Menanam pohon tidak hanya sekedar menanam, namun membuat hutan yag secara sustainable bisa menjaga Kawasan. Atau seperti mangrove, jangan hanya sekedar ditanam lalu selesai, melainkan perlu ada pemeliharaan dan pengecekan rutin. Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam penanganan resiko bencana ini. Bapak H. Babar Suharso, S.T., M.Si, menyampaikan bahwa:”Sudah ada early warning system dari setiap Perusahaan. Sebenarnya sudah dilatih juga para pihak yang bertugas dalam simulasi dan langkah preventif menghadapi tsunami dan bencana akibat teknologi. Namun saat ini mungkin sudah tidak aktif lagi, sehingga ini akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk mengaktifkan lagi para pihak yang sebelumnya sudah dilatih untuk melakukan simulasis ecara lebih masif sesuai dengan kondisi resiko bencana diwilayah Kota Cilegon. Bapak Dr. H. Agus Sjafari, M.Si, turut menekankan Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan komunikasi dan koordinasi intens dengan pihak swasta terutama dalam hal penanganan apabila terjadi bencana karena teknologi yang disebabkan bencana alam. Simulasi perlu dilakukan sejak jauh-jauh hari kepada masyarakat agar tidak terkena dampak yang semakin buruk. Kita perlu belajar dari kasus di Cikande.
Diskusi tersebut menekankan pentingnya strategi terpadu dan tata kelola kolaboratif di Provinsi Banten untuk menghadapi perubahan iklim serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Rangkaian materi menyoroti perlunya penyelarasan program kerja operasional daerah, perlindungan legalitas dan peningkatan ruang gerak nelayan, rehabilitasi ekosistem pesisir melalui konservasi mangrove, serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.
Secara keseluruhan, diskusi dalam SENANDIKA Tahun 2026 berfokus pada pentingnya kebijakan adaptasi perubahan iklim, mitigasi bencana pesisir, serta penguatan peran pemerintah dalam menghadapi tantangan lingkungan. Berbagai perspektif yang disampaikan oleh narasumber menunjukkan bahwa penanganan perubahan iklim dan kebencanaan membutuhkan perencanaan yang terintegrasi, dukungan anggaran, peningkatan kapasitas masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan akademisi. Keseluruhan pembahasan menyimpulkan bahwa ketahanan wilayah Banten hanya dapat dicapai melalui sinergi aktif antara pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat lokal. Langkah adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana harus ditangani secara proaktif dan antisipatif.
Setelah rangkaian seminar nasional selesai, kegiatan dilanjutkan dengan Acara Call for Paper yang diikuti oleh 30 pemakalah. Para pemakalah mempresentasikan hasil penelitian dan pemikiran mereka sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Sesi ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan, pengembangan diskusi ilmiah, serta penyampaian kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu administrasi publik.
Melalui penyelenggaraan SENANDIKA Tahun 2026, Untirta diharapkan dapat terus memperkuat peran perguruan tinggi sebagai ruang pengembangan gagasan dan kolaborasi dalam merespons isu-isu strategis. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya pemikiran dan rekomendasi kebijakan yang mendukung upaya adaptasi perubahan iklim, mitigasi bencana pesisir, serta pembangunan yang berkelanjutan.
Penulis: Nurul Ambiah
Mahasiswa Administrasi Publik FISIP UNTIRTA
