Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa influencer senilai Rp14.696.955.002 oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026. Perusahaan tersebut disebut sebagai anak usaha PT RANS Entertainment Indonesia Tbk yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Temuan yang disampaikan pada Senin (9/11/2026) itu didasarkan pada data realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam portal INAPROC yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pengadaan tersebut terdiri atas delapan paket pekerjaan, mulai dari publikasi konten digital hingga kehadiran influencer dalam kegiatan kementerian.
Dalam siaran persnya, ICW menyebut dua kementerian yang melakukan pengadaan tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kemendikbudristek tercatat mengadakan lima paket pekerjaan pada 2024, sedangkan KKP mengadakan tiga paket pada 2025 hingga 2026.
Berdasarkan rincian yang dihimpun ICW, lima paket pengadaan Kemendikbudristek memiliki total nilai sekitar Rp3,9 miliar. Paket tersebut meliputi penayangan video melalui kanal YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452.698.902, Instagram Reels senilai Rp205.893.300, Instagram Story sebesar Rp575.655.000, kehadiran dalam acara (event attendance) senilai Rp2.521.329.200, serta penayangan konten TikTok sebesar Rp144.423.600.
Sementara itu, tiga paket pengadaan dari KKP mencapai total sekitar Rp10,79 miliar. Rinciannya meliputi pengadaan influencer engagement pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 sebesar Rp3.596.955.000, influencer engagement untuk program Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2025 senilai Rp3,6 miliar, serta jasa publikasi influencer untuk Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, pada 2026 sebesar Rp3,6 miliar.
ICW menilai pencantuman akun tertentu dalam spesifikasi pengadaan berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk menawarkan layanan sejenis. Lembaga tersebut juga mempertanyakan mekanisme penetapan harga karena tiga komponen penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. ICW mempertanyakan dasar penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penentuan tarif berdasarkan durasi, serta kewajaran nilai yang dibayarkan untuk setiap paket pekerjaan.
ICW juga menyoroti pengadaan tersebut karena berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Dalam konteks tersebut, ICW mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran untuk pengadaan jasa influencer yang berlangsung hingga 2026.
Sorotan lainnya berkaitan dengan potensi konflik kepentingan. Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. Sementara itu, perusahaan yang terafiliasi dengannya tercatat menerima tiga paket pengadaan dari KKP pada 2025 hingga 2026.
Atas temuan tersebut, ICW meminta KKP dan kementerian terkait untuk membuka dokumen pengadaan, termasuk kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan. ICW juga mendesak BPKP serta Inspektorat Jenderal kementerian terkait melakukan audit terhadap pengadaan tersebut.
Menanggapi temuan tersebut, manajemen RANS menyatakan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. RANS menyebut proses kerja sama dilakukan melalui platform Inaproc.id maupun e-catalogue.com.
Sekretaris Perusahaan RANS, Chintami M. Sihombing, menjelaskan bahwa nilai kontrak sebesar Rp14.696.955.002 mencakup berbagai kebutuhan produksi dan operasional. Anggaran tersebut meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air, serta aktivitas promosi lainnya.
Terkait penetapan harga, RANS menyatakan menggunakan daftar tarif komersial (commercial rate card) yang juga berlaku bagi klien lainnya. Perhitungan tersebut mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, serta kompleksitas produksi. Dalam klarifikasinya, RANS belum merinci perhitungan harga setiap paket maupun dasar penetapan tarif berdasarkan satuan detik yang dipersoalkan ICW.
Dalam klarifikasinya, RANS menyebut empat kampanye bersama kedua kementerian menghasilkan lebih dari 150 konten dengan total lebih dari 52,6 juta penayangan (views) di berbagai kanal digital. Lebih dari 120 konten berasal dari tiga kampanye bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 konten lainnya berasal dari kampanye promosi museum bersama Kemendikbudristek.
Mengenai pencantuman akun media sosial tertentu dalam spesifikasi pengadaan, klarifikasi RANS belum memuat penjelasan khusus mengenai alasan pemilihan akun @raffinagita1717 dan kanal YouTube RANS. Perusahaan lebih banyak menjelaskan prosedur kerja sama serta komponen biaya yang tercakup dalam nilai kontrak.
Menanggapi sorotan mengenai potensi konflik kepentingan, RANS menyatakan bahwa ekosistem bisnis perusahaan telah dibangun sejak 2018, sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024. Manajemen juga menyebut pengembangan program The Dudas-1 telah dimulai sejak pertengahan 2024. Menurut RANS, kelompok kreator tersebut telah memproduksi sekitar 90 konten sebelum memperoleh kerja sama dengan KKP.
KKP menyatakan bahwa publikasi merupakan bagian dari strategi komunikasi publik untuk menyampaikan program dan kebijakan kementerian kepada masyarakat. Dalam keterangan resminya, KKP menyebut pemilihan mitra komunikasi mempertimbangkan jumlah pengikut, tingkat keterlibatan audiens (engagement), jangkauan, serta persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia. Namun, keterangan tersebut belum menjelaskan secara spesifik alasan pencantuman akun tertentu dalam dokumen pengadaan yang dipersoalkan ICW.
Hingga 13 November 2026, belum ditemukan pernyataan resmi LKPP, BPKP, maupun Inspektorat Jenderal kementerian terkait mengenai desakan pemeriksaan pengadaan tersebut. Keterangan khusus dari Kementerian Kebudayaan mengenai lima paket pengadaan Kemendikbudristek pada 2024 juga belum ditemukan dalam penelusuran redaksi.
Menanggapi temuan tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan menelaah ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi serta memastikan apakah persoalan tersebut termasuk dalam kewenangan KPK. Ia juga menyebut kementerian terkait perlu mengevaluasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengadaan barang dan jasa tersebut.
Meski RANS dan KKP telah memberikan klarifikasi, sejumlah persoalan dalam temuan ICW masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Hal tersebut mencakup alasan pencantuman akun media sosial tertentu, rincian dasar penetapan harga, serta mekanisme pencegahan konflik kepentingan. Keterbukaan dokumen pengadaan dan tindak lanjut evaluasi oleh kementerian terkait diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Penulis: Siti Santinah
Editor: Angeli Ramadhani