Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur A. Dimyati Natakusuma mulai menapaki babak baru dalam kepemimpinan Provinsi Banten periode 2025-2030. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, keduanya kini genap menginjak 123 hari masa kerja per tanggal 23 Juni 2025. Tak hanya sekadar seremoni politik, pelantikan ini menjadi titik mula bagi Andra Soni dan Dimyati untuk mengaktualisasikan janji-janjinya kepada masyarakat Banten. Dalam kampanyenya, mereka membawa visi “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi”.
Selain visi tersebut, ia juga membawa 5 misi utama yang turut mendampingi, mulai dari penguatan iman dan ideologi Pancasila hingga pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ia menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan yang inklusif, termasuk bagi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Tak hanya itu, pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, hingga tata ruang yang adil juga menjadi perhatian khususnya. Semua itu kemudian dijabarkan ke dalam delapan program kerja utama, yaitu Banten Bagus, Banten Sehat, Banten Cerdas, Banten Kuat, Banten Indah, Banten Makmur, Banten Ramah, dan Banten Melayani, yang keseluruhannya mencakup 24 program turunan.
Andra Soni dan Dimyati mulai merealisasikan visi-misi kampanyenya melalui berbagai program kerja yang mencakup infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga tata pemerintahan kelola. Meski terlihat menyasar banyak aspek, efektivitas pelaksanaannya masih menuai sorotan.
Misalnya, pembangunan jalan dan perbaikan rumah tidak layak huni dinilai belum merata, terutama di daerah terpencil. Program layanan kesehatan seperti rumah singgah dan mobil telemedicine pun belum sepenuhnya menjangkau desa-desa dengan keterbatasan tenaga medis. Di sektor pendidikan, bantuan sekolah gratis untuk siswa swasta diapresiasi, tetapi kualitas pembelajaran dan kesejahteraan guru honorer masih menjadi pekerjaan rumah. Upaya penguatan ekonomi melalui koperasi desa dan dukungan UMKM terus digalakkan, tetapi angka kemiskinan, khususnya di kalangan muda, masih tinggi. Sementara itu, sektor pariwisata dan pertanian menunjukkan geliat, tetapi distribusi hasil dan akses bagi petani kecil belum merata. Investasi terus didorong. Namun, keluhan soal pelayanan publik dan birokrasi lambat tetap menjadi kendala. Meski pemerintah mengklaim tata kelola keuangan membaik dengan opini WTP, pelayanan yang benar-benar optimal dan bersih tetap dituntut masyarakat.
Belum lama ini, video keluhan warga terkait pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Banten viral di TikTok. Dalam video tersebut, pengguna mengungkapkan bahwa berkas yang dibuang justru dipindah-pindahkan tanpa penyelesaian, bahkan berulang kali diurus. Ironisnya, di saat yang sama, akun resmi pemerintah daerah justru mengampanyekan narasi anti-gratifikasi dan pelayanan tanpa uang pelicin. Kontras ini memperkuat persepsi bahwa kualitas pelayanan birokrasi di Banten masih jauh dari harapan masyarakat.
Kritik terhadap kinerja Andra–Dimyati pun banyak bermunculan dari berbagai pihak. Dikutip dari Pandeglangnews.co.id (31 Mei 2025), Kaukus akademisi Pandeglang menilai bahwa komunikasi publik pemerintah masih lemah, sehingga kerja nyata di lapangan belum mampu membentuk persepsi positif di masyarakat.
Sementara itu, dalam laporan Bantenraya. co. id (5 Juni 2025), Direktur Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul, menyoroti belum adanya dokumen RPJMD yang jelas, serta lemahnya konsolidasi birokrasi karena banyaknya jabatan kepala OPD yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Adib juga menilai bahwa 100 hari pertama Andra–Dimyati terlalu banyak diisi kegiatan seremonial dan simbolik yang belum menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Survei dari Indikator Politik Indonesia turut memperkuat kritik tersebut, dengan hanya 50,8 persen responden di Banten yang menyatakan puas terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur, menjadikannya salah satu yang terendah di antara provinsi di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun arah pembangunan sudah berjalan, efektivitas kebijakan dan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan keduanya masih memerlukan penguatan.
Salah satu dosen ahli politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ikhsan Ahmad, menilai beberapa kebijakan meskipun sudah sejalan dengan visi misi pada saat kampanye, akan tetapi masih ada beberapa ketimpangan yang belum terealisasi.
“Beberapa kebijakan Pemda Banten, seperti bantuan UMKM dan perluasan akses kesehatan di daerah terpencil, patut diapresiasi. Namun, masih ada ketimpangan dalam pemerataan infrastruktur contohnya seperti jalan rusak di Pandeglang dan tingginya angka pengangguran muda. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan program tepat sasaran,” ujarnya saat diwawancarai oleh LPM Orange via WhatsApp (23/05/2025)
Ikhsan juga menambahkan, jika visi-misi kepala daerah sebelumnya berfokus pada pengurangan kemiskinan dan pembangunan inklusif, program seperti bantuan sosial dan infrastruktur dasar mungkin sejalan. Namun, perlu evaluasi indikator kinerja penurunan angka stunting atau pengangguran untuk mengukur kesesuaian.
Dalam situasi sosial ekonomi yang masih rentan, kebutuhan akan arah pembangunan yang lebih terfokus menjadi semakin penting. Program-program besar yang telah dicanangkan harus diuji kesesuaiannya dengan realitas warga sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan akses pendidikan, ketersediaan pangan, serta daya beli masyarakat. Prioritas pembangunan tidak cukup sekadar terdokumentasi dalam visi dan misi, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata yang menyentuh persoalan mendasar. Penyesuaian arah dan fokus kebijakan menjadi krusial agar pemerintah tidak sekadar terlihat bekerja, melainkan benar-benar menghadirkan perubahan yang terasa.
Sejalan dengan itu, salah satu dosen yang berdomisili di Banten, Idi Dimyati, menilai bahwa pemerintah daerah perlu memprioritaskan beberapa hal penting dalam visi, misi, serta program kerja yang dikampanyekan.
“Terkait program dan visi misi, perlu dicek ulang prioritas pemerintah daerah yang baru dilantik. Misalnya, janji pendidikan gratis hingga perguruan tinggi harus benar-benar diwujudkan. Program pusat seperti Sekolah Rakyat juga perlu didukung dan dipercepat agar akses pendidikan yang layak bisa dirasakan masyarakat Banten. Tak hanya soal fasilitas, kualitas pendidikan juga penting. Selain itu, isu kesehatan, ketersediaan pangan, lapangan kerja, dan daya beli masyarakat juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi,” ujarnya saat diwawancarai LPM Orange melalui WhatsApp (15/06/2025)
Di tengah berbagai program yang telah dijalankan pemerintah daerah, masyarakat Banten tentu tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki harapan dan pandangan tersendiri. Warga menginginkan perubahan yang benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pencapaian administratif atau simbolik. Program-program besar akan kehilangan maknanya jika tidak menyentuh persoalan dasar yang mereka hadapi, seperti pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga kebijakan sekolah yang menyangkut hak peserta didik. Aspirasi inilah yang kerap muncul sebagai bentuk partisipasi aktif dalam proses pembangunan.
Harapan warga Banten terhadap pemerintah daerah juga sangat besar. Salah satu mahasiswa yang berdomisili di Banten, Irene Arum Puspita, mengungkapkan beberapa harapan dan masukan yang dianggapnya penting untuk diperhatikan.
“Menurut saya, pemerintah harus menghilangkan program-program yang kurang faedah seperti pelarangan study campus dan wisuda. Kebijakan ini sebenarnya positif, tapi lebih baik diserahkan kepada sekolah masing-masing untuk memutuskan pelaksanaannya. Selain itu, kesejahteraan tenaga pendidik juga harus menjadi perhatian serius. Banyak guru honorer yang masih digaji Rp300 ribu per bulan, sementara inflasi terus meningkat, ini jelas tidak cukup untuk menafkahi mereka, apalagi jika sudah berkeluarga. Para pejabat juga seharusnya menyadari bahwa mereka bisa sampai di posisi ini berkat jasa tenaga pendidik,“ ujarnya saat diwawancarai melalui WhatsApp (18/06/2025)
Irene juga menambahkan bahwa rendahnya kemampuan literasi siswa dan kurangnya pemahaman terhadap lembaga negara juga merupakan persoalan serius yang perlu segera diperbaiki. Banyak anak SD yang belum bisa membaca dengan baik, dan anak SMP yang tidak paham singkatan penting seperti KPK maupun lembaga negara lainnya. Selain itu, ia menyoroti bahwa janji pemerintah untuk memberantas korupsi atau menghapus dinasti politik belum sejalan dengan kondisi pendidikan dasar yang masih memprihatinkan. Karena itu, ia berharap pemerintah bisa membuat strategi agar para guru bisa lebih disiplin dan tidak sekadar hadir tanpa benar-benar mengajar. Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan penegakan aturan mengenai pembuangan sampah, sebab masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan dengan anggapan akan ada yang membersihkan. Bila perlu, menurutnya, pemerintah perlu memberikan sanksi tegas kepada pelanggar.
Seluruh dinamika yang terjadi selama 123 hari kepemimpinan Andra Soni dan A. Dimyati Natakusuma mencerminkan bahwa transisi dari janji kampanye menuju implementasi nyata bukanlah perkara mudah. Berbagai program telah dijalankan, kritik telah disuarakan, dan harapan warga terus bergulir. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah bukan hanya soal menepati janji politik, tetapi juga kesanggupan untuk mendengar, mengevaluasi, dan menyesuaikan langkah agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Tantangan yang ada semestinya menjadi pemantik bagi pemerintah untuk tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas dan terbuka terhadap suara publik. Dengan tata kelola yang responsif dan kolaboratif, visi “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi” bukan sekadar slogan, melainkan harapan nyata yang bisa diwujudkan bersama.
