Pemilihan Raya (Pemira) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) 2024 telah selesai dilaksanakan secara online pada Senin (23/12/2024). Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), terselip sejumlah fakta mengejutkan. Kendati telah dilakukan perpanjangan pendaftaran pasangan calon (paslon), hanya Himpunan Mahasiswa (Hima) Ilmu Pemerintahan (IP) yang berujung memiliki dua kandidat. Sisanya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP, Hima Ilmu Komunikasi (Himakom), dan Hima Administrasi Publik (AP) diisi dengan paslon tunggal.
Tak hanya itu, data mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah pemilih golput tahun ini. Untuk BEM FISIP, sebanyak 1.682 pemilih memilih abstain, jumlah tersebut melampaui angka tahun lalu yang sudah mencapai 1.034. Lebih mencengangkan, angka golput tahun ini melebihi jumlah suara masuk yang hanya sebesar 1200. Hal serupa tercermin pada Himakom dengan pemilih berjumlah 331, sedangkan 831 golput. Lalu dalam Hima AP, pemilih berjumlah 471 dan yang tidak memilih sebanyak 540. Fenomena golput ini menjadi sorotan banyak pihak, terlebih FISIP adalah fakultas yang berkaitan erat dengan politik.
Tanggapan KPUM FISIP dan KP2UM FISIP
Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) FISIP, Ikhsan Setiawan, menyatakan jika dirinya sangat menyayangkan hal tersebut. Terutama karena secara data jumlah pemilih golput tahun kemarin ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan tahun ini. Ia merasa bahwa KPUM sendiri sudah cukup melakukan sosialisasi serta menyampaikan informasi mengenai teknis Pemira. Hanya saja, menurut Ikhsan, keapatisan mahasiswa terhadap politik kampus kemungkinan telah menjadi salah satu masalahnya.
“Mungkin karena melihatnya nggak bakal ada efeknya buat mereka, jadi kayak seakan-akan mereka cuek gitu, makanya angka partisipan lebih turun. Atau mungkin melihat dari tahun kemarin mereka sudah memilih, tapi kecewa di tahun yang sekarang. Makanya Pemira kali ini mereka nggak pada milih, karena kecewa pada tahun sebelumnya,” jelas Ikhsan saat diwawancarai langsung oleh Orange, Senin (23/12/2024).
Selain itu, ia pun beranggapan tanggung jawab terkait partisipasi pemilih mungkin juga bergantung pada tim sukses dari masing-masing kandidat. Dirinya mengakui jadwal yang diberikan oleh fakultas sangat padat dan terlalu singkat. Masa kampanye, misalnya, hanya berlangsung selama beberapa hari saja. Dimana jauh lebih singkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hampir mencapai satu minggu.
Sebagai evaluasi, Ikhsan mengungkapkan bahwa panitia KPUM dan Ketua Komisi Pengawasan Pemilihan Umum Mahasiswa (KP2UM) dinilai kurang inisiatif dan terlalu bergantung pada arahan, tanpa meninjau kegiatan tahun sebelumnya sebagai referensi. Ia menekankan perlunya peningkatan inisiatif dan memastikan pendaftaran panitia didasarkan pada kemauan sendiri, bukan paksaan. Ikhsan juga berharap jumlah panitia tahun depan dapat ditingkatkan.
Tak lupa, dirinya pun berpesan mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dan berpartisipasi dalam proses demokrasi kampus. “Penting banget buat teman-teman mahasiswa nyuarain hak kalian. Takutnya ada yang main politik kotor atau cara-cara nggak sehat buat menang. Kalau kalian nggak pakai hak suara dengan benar, bisa aja hak kalian diambil orang lain yang nggak jelas kepentingannya buat apa dan siapa. Jadi, pastikan hak kalian dipakai dengan baik, tahu milih siapa, tujuannya apa, dan targetnya buat kalian juga. Gunakan hak suara sebaik-baiknya,” ujar Ikhsan.
Di sisi lain, Ketua KP2UM FISIP, Fitria Baity, menilai tingginya golput dalam Pemira FISIP tahun ini dipicu oleh minimnya pilihan calon. Seperti yang diketahui, hampir semua paslon melawan kotak kosong, kecuali Hima IP yang memiliki dua paslon. Hal ini membuat motivasi mahasiswa untuk memilih berkurang dan melemahkan semangat kampanye. Fitria berharap kedepannya ada lebih banyak calon berpartisipasi agar kampanye lebih berkualitas dan kepercayaan mahasiswa meningkat.
“KP2UM FISIP melihat tingginya angka golput sebagai tantangan serius ya, yang artinya kurangnya partisipasi aktif mahasiswa. Banyak paslon tunggal melawan kotak kosong menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan strategi. Di tahun mendatang, KPUM atau KP2UM bisa meningkatkan edukasi politik, mengoptimalkan sosialisasi, dan mendorong lebih banyak mahasiswa untuk mencalonkan diri. Dengan ini, Pemira bisa lebih kompetitif dan menarik minat pemilih, sehingga angka golput bisa ditekan,” jelas Fitria saat wawancara online oleh Orange via WhatsApp, Selasa (24/12/2024).
Dirinya mengatakan KP2UM FISIP berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih, terlebih di kalangan mahasiswa. Sebagai penyelenggara Pemira, KP2UM juga bertanggung jawab memastikan sosialisasi yang efektif tentang pentingnya pemilu di lingkungan kampus. Langkah diambil bisa dengan edukasi melalui diskusi publik, kampanye kreatif di media sosial KPUM, serta mendorong transparansi dengan menyediakan informasi jelas tentang paslon dan memperkuat interaksi antara calon dan pemilih.
“KP2UM berencana mengevaluasi mekanisme Pemira FISIP, mulai dari sosialisasi hingga perhitungan hasil. Ke depan, KP2UM akan memperkuat edukasi politik melalui diskusi publik dan konten digital, serta mendorong kompetisi yang lebih sehat dengan membuka ruang bagi lebih banyak calon. Saya berharap sistem pemilihan tahun depan lebih baik dan partisipasi pemilih bisa meningkat,” tambah Fitria.
Kemudian, ia menyampaikan bahwa menggunakan hak pilih dalam pemira bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi nyata untuk memperkuat demokrasi kampus. Suara mahasiswa menentukan arah kepemimpinan dan membawa perubahan positif bagi FISIP. Golput hanya akan melemahkan sistem demokrasi yang dibangun bersama. Oleh karena itu, lanjutnya, mahasiswa diharapkan memanfaatkan hak pilih untuk menyuarakan aspirasi dan menunjukkan kepedulian terhadap masa depan fakultas.
Perspektif Paslon Terpilih
Ketua BEM FISIP terpilih, Muhammad Bayu Arya Dita, memandang tingginya angka golput tahun ini disebabkan kinerja KPUM yang terlambat melakukan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan kepada mahasiswa.
“Keterlambatan KPUM dalam mensosialisasikan cara memilih menjadi kendala, terutama bagi mahasiswa baru yang masih bingung. Sebagai calon, kami hanya mengikuti prosedur yang ditentukan, sementara tutorial pemilihan baru diberikan di sore hari,” ucapnya, senin malam (23/12/2024).
Bayu, begitu sapaannya, menilai bahwa timeline pemira yang berdekatan menjadi salah satu faktor signifikan dari terbatasnya waktu kampanye yang berbuntut pada rendahnya partisipasi pemilih. “Waktu kampanye sangat terbatas, apalagi kami juga harus menghadapi UAS,” ucapnya, (23/12/2024).
Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Komunikasi terpilih, Thoriq Aziz Dwisyahputra, menyebutkan salah satu penyebab utama golput adalah jadwal pemungutan suara yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan mahasiswa.
“Timeline pagi, dari jam 8 sampai jam 10, itu kepagian buat anak Ikom. Rata-rata mereka bangun siang,” ungkapnya, (23/12/2024). Ia juga menyoroti masalah teknis seperti kesalahan nomor telepon dan lupa password sistem akademik yang menyulitkan mahasiswa untuk memilih.
Tak jauh berbeda dari Thoriq, Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik terpilih, Galih Pratama, menilai bahwa waktu pemilihan yang terlalu pagi dan durasi yang singkat menjadi kendala besar.
“Kalau pemilihan pagi, seharusnya pengambilan token bisa dilakukan malam sebelumnya. Waktu pemilihan yang hanya sampai jam 10 pagi itu bukan waktu produktif,” jelasnya (23/12/2024). Galih juga menyoroti kekurangan dalam sosialisasi yang dilakukan KPUM, termasuk miskomunikasi dan kurangnya informasi yang jelas.
Di sisi lain, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan terpilih, Ananda Chanaya Meutya Lestari, mengaku terkejut dengan angka golput yang tinggi. “Sebenarnya rada kaget, ternyata golputnya lebih besar dibandingkan pemilih. Mungkin kurangnya sosialisasi dari paslonnya, jadi tidak ada ketertarikan dari mahasiswanya sendiri dan ngga mendalami juga visi misi yang dibawa masing-masing paslon,” kata Ananda (23/12/2024).
Para paslon terpilih selaras menggarisbawahi pentingnya mahasiswa peka terhadap politik kampus. Bayu sendiri berkomitmen meningkatkan edukasi tentang demokrasi kampus. “Sebuah demokrasi tanpa partisipasi akan menyebabkan kekeliruan dalam memilih pemimpin,” tegasnya.
Di lain pihak, Thoriq bertekad untuk fokus membuktikan kepercayaan yang diberikan para pemilihnya. “Kami ingin membuktikan bahwa pilihan teman-teman tidak salah. Kepercayaan ini adalah amanah yang harus kami jalankan dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Selanjutnya, Galih menekankan pentingnya partisipasi mahasiswa dalam membangun himpunan yang lebih baik. “Kami ingin mahasiswa AP lebih peka terhadap demokrasi kampus. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” imbaunya.
Sementara itu, Ananda menutup dengan pesan kuat kepada mahasiswa Ilmu Pemerintahan. “Kampus adalah miniatur negara. Kita harus lebih melek politik, mengkaji, dan turut berpartisipasi untuk politik kampus,” serunya.
Kacamata Pengamat Politik
Tak ketinggalan, Pengamat Politik, Ikhsan Ahmad, juga memberikan tanggapannya terkait fenomena golput ini. Ia menjelaskan demokrasi saat ini stagnan dan bersifat prosedural, sering mengandalkan popularitas dan pencitraan. Pemira di kampus cenderung meniru pemilu nasional, tetapi jarang melahirkan pemimpin independen karena ketergantungan dana dari birokrasi kampus.
Ikhsan memandang golput di Pemira adalah cermin polarisasi politik nasional, terlihat dari organisasi ekstra kampus yang kerap meniru peran partai politik.
“Menurut saya, golput adalah suara kritis yang memandang perubahan sebagai janji fatamorgana. Di mana kekuasaan lebih dianggap sebagai gaya hidup daripada sarana perubahan nyata. Dalam pemira kampus, pemimpin yang terpilih cenderung elitis dan membangun kelompok eksklusif. Hal ini mencerminkan polarisasi di tingkat politik nasional, di mana organisasi ekstra di kampus sering mereplikasi peran partai politik. Artinya, pasangan calon yang muncul belum benar-benar mewakili kepentingan seluruh mahasiswa,” ujar Ikhsan saat diwawancarai online via WhatsApp oleh Orange, (27/12/2024)
Ia mengungkapkan demokrasi membutuhkan pendewasaan, kesadaran, dan tanggung jawab dalam dinamika politik. Kuncinya terletak pada pendidikan politik. Sayangnya, mahasiswa belum mendapat pendidikan politik yang baik, dipengaruhi oleh buruknya pendidikan politik nasional. Meski begitu, mahasiswa memiliki potensi menjadi agen perubahan untuk mendobrak kebuntuan moral di tengah minimnya pendidikan politik.
Golput di kampus, menurut Ikhsan, memiliki dampak mengerikan karena kampus seharusnya menjadi contoh politisasi yang baik. Demokrasi di kampus, terutama Pemira, harus berjalan optimal dan tidak parsial. Perlu membangun literasi politik dan budaya politik berbasis pengetahuan dan moralitas untuk membedakan politik kampus dari politik nasional. Artinya dengan ini Pemira adalah hilirisasi dari proses pendidikan politik yang berlangsung secara terus menerus. Hal tersebut yang akan menghidupkan Pemira.
“Menjadikan Pemira sebagai politik kekuasaan ansich tidak akan menjadikan Pemira sebagai kunci kaderisasi yang bisa diharapkan membangun martabat politik di kampus yang lebih baik. Jadi, Pemira harus dijadikan sebagai indikator terhadap proses pembelajaran politik secara masif,” tutup Ikhsan.
Penulis: Salma, Erika
Editor: Nadia, Ira
