Pengeluaran masyarakat Indonesia semakin membengkak akibat nilai tukar rupiah babak belur menembus rekor terlemahnya hingga Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Juni 2026. Kondisi ini memicu kenaikan harga BBM dan berbagai kebutuhan sehari-hari yang memaksa sebagian masyarakat, termasuk mahasiswa, memangkas pengeluaran demi bertahan di tengah tekanan ekonomi.
Berdasarkan data Bank Indonesia, rupiah terus melemah sejak Februari 2026 hingga akhirnya sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS pada awal Juni, menjadi titik terlemah sepanjang sejarah. Bank Indonesia juga mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 masih mencapai US$145,6 miliar atau setara 5,5 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Meski demikian, besarnya cadangan devisa belum sepenuhnya mampu meredam tekanan pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada perekonomian domestik.
Dosen Kepakaran Moneter Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vadilla Zahara, menilai pelemahan rupiah hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS merupakan double blow bagi perekonomian Indonesia karena menimbulkan dua tekanan sekaligus, yakni kenaikan biaya impor dan harga energi yang berdampak pada meningkatnya harga barang dan jasa. Menurutnya, kondisi tersebut memang belum bisa langsung disebut sebagai krisis ekonomi, namun menjadi sinyal adanya tekanan ekonomi yang cukup serius akibat meningkatnya biaya hidup dan melemahnya daya beli masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa persoalan utama bukan hanya nilai tukar rupiah, melainkan efek domino yang ditimbulkan, mulai dari meningkatnya biaya impor, naiknya harga energi, meningkatnya harga barang dan jasa yang akhirnya dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah, pekerja informal, buruh hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dampak tersebut juga mulai tercermin pada sejumlah indikator ekonomi domestik. Inflasi Indonesia pada Juni 2026 meningkat menjadi 3,34 persen. Di sisi lain, Indonesia mencatat defisit neraca perdagangan sebesar US$1,61 miliar pada Mei 2026, yang merupakan defisit pertama dalam enam tahun. Lonjakan impor, terutama bahan bakar minyak akibat tingginya harga minyak dunia, serta pelemahan rupiah membuat biaya impor semakin mahal dan berpotensi mendorong kenaikan harga berbagai barang di dalam negeri
Tidak berhenti di situ, pelemahan rupiah juga dinilai berpotensi memicu inflasi. Menurut Vadilla, kenaikan harga BBM bersamaan dengan melemahnya nilai tukar rupiah berpotensi memicu imported inflation, yaitu kenaikan harga akibat mahalnya barang impor, sekaligus cost push inflation karena biaya produksi dan distribusi meningkat. Akibatnya, masyarakat harus mengalokasikan pendapatan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pokok.
“Yang dampaknya akan berpengaruh pada daya beli masyarakat, kalau harga pangan, transportasi dan kebutuhan pokok naik, sementara pendapatan tidak naik maka pendapatan riil masyarakat akan turun.” ujarnya saat diwawancarai oleh LPM Orange melalui Whatsapp (24/06/2026).
Vadilla menjelaskan bahwa ada beberapa faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi tekanan nilai tukar rupiah. Di sisi eksternal, dolar yang terus menguat, kenaikan harga minyak dunia, kecenderungan mengalami capital outflow, yaitu arus keluar modal dari negara berkembang ke negara maju. Sementara dari sisi internal, tingginya kebutuhan valas, pembayaran utang luar negeri, serta menurunnya kepercayaan investor terhadap kondisi fiskal Indonesia turut memperlemah nilai tukar rupiah.
Ia menilai pemerintah bersama Bank Indonesia telah berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui intervensi pasar, menaikkan suku bunga BI Rate menjadi 5,75 persen pada 18 Juni 2026, menjaga pasokan energi, dan memberikan subsidi. Namun, menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup hanya diukur dari stabilitas indikator makroekonomi, tetapi juga harus dibarengi kebijakan fiskal yang kredibel, subsidi yang tepat sasaran, belanja pemerintah yang produktif, dan pengendalian impor energi.
Pelemahan rupiah mulai dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari hari melalui meningkatnya biaya transportasi dan kebutuhan pokok. Dampak tersebut turut dirasakan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Muhammad Syach Arienza Prama, yang mengaku pengeluaran transportasinya meningkat karena menggunakan Pertamax sebagai bahan bakar kendaraan.
Menurut Arienza, pemerintah perlu lebih memprioritaskan penggunaan APBN pada program yang berdampak langsung terhadap pemulihan ekonomi.
“Harapan saya, pertegas hukum yang berkaitan dengan tipikor dan pergunakan APBN sesuai dengan kapasitas serta prioritaskan pengeluaran pada hal-hal yang dapat memulihkan ekonomi. Lekas pulih Indonesiaku,” tuturnya saat diwawancarai oleh LPM Orange melalui WhatsApp (25/06/2026).
Pelemahan rupiah menunjukkan bahwa tekanan ekonomi tidak berhenti pada angka kurs. Ketika biaya hidup terus meningkat sementara pendapatan tidak bertambah, masyarakat menjadi pihak yang paling menanggung konsekuensinya.
Penulis: Fatiya Helcy Azzahra
Editor: Redaksi LPM Orange
