Sumber: Google
Politik dinasti telah lama menjadi fenomena di banyak negara Asia, khususnya yang sedang marak terjadi di Indonesia di mana kekuasaan politik sering diwariskan dalam keluarga. Fenomena ini sering kali dinormalisasikan dengan alasan “Asian Value,” yang menekankan pada harmoni, loyalitas, dan penghormatan terhadap otoritas dan keluarga. Namun, apakah politik dinasti ini sejalan dengan prinsip Human Rights yang diakui secara universal?
Terkait istilah Asian Value, Bung Karno menyebutnya sebagai Nation Building, yaitu membangun masyarakat berdasarkan kekhususan kultur yang berkembang secara indigenous, sambil menolak identitas yang dipaksakan dari luar. Indonesia memiliki Volksgeist atau jiwa bangsa, yaitu Pancasila yang bersifat universal.
Namun, kenyataannya, dinasti politik adalah praktik di mana kekuasaan diwariskan dalam keluarga secara berulang. Praktik ini sering dilanggengkan melalui politik elektoral, yang pada kenyataannya jauh dari nilai-nilai Asian Value karena cenderung tidak demokratis.
Meskipun demikian, fenomena politik dinasti di Indonesia juga dapat dilihat dari perspektif Asian Values karena menekankan nilai-nilai seperti kekeluargaan, hierarki, harmoni sosial, dan kolektivisme.
Politik dinasti sering kali didukung oleh nilai-nilai kekeluargaan yang kuat di banyak negara Asia, termasuk Indonesia. Ada anggapan bahwa keluarga yang telah memiliki sejarah kepemimpinan memiliki legitimasi dan pengalaman untuk melanjutkan kepemimpinan.
Namun, penting juga untuk mencatat bahwa fenomena politik dinasti sering kali dikritik karena dianggap menghambat demokrasi dan meritokrasi, serta cenderung mempertahankan status quo dan mengurangi kesempatan bagi individu di luar lingkaran dinasti untuk berpartisipasi dalam politik.
Hubungan antara dinasti politik dan Asian Value memainkan peran penting dalam praktik politik di Indonesia. Asian Value, yang menekankan harmoni, loyalitas, dan penghormatan terhadap otoritas, sering digunakan untuk membenarkan politik dinasti, di mana kekuasaan diwariskan dalam keluarga.
Dinasti politik di Indonesia, dengan pengaruh kuat keluarga dalam pemerintahan, menunjukkan bagaimana interpretasi lokal terhadap Asian Value dapat memperpanjang kekuasaan politik dan mempengaruhi struktur politik negara secara keseluruhan.
Seperti yang diungkapkan oleh seorang aktivis politik, Jafra dan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021, Galuh Dimas Wardanni menyatakan bahwa kaitan antara dinasti politik dan Asian Values dapat mempengaruhi praktik politik di Indonesia.
“Dengan adanya politik dinasti, kekuasaan cenderung terkonsentrasi dalam keluarga atau kelompok tertentu. Hal ini dapat mengurangi pergantian kepemimpinan yang sehat dan menghambat munculnya pemimpin baru dari kalangan yang berbeda,” ujar Jafra yang diwawancarai oleh Orange via WhatsApp (13/07/2024).
“Menurut saya, dinasti politik dan Asian Value dapat saling mempengaruhi praktik politik di Indonesia karena memiliki kesamaan dalam cara memperkuat struktur kekuasaan yang bersifat hierarkis dan berbasis keluarga. Hal ini dapat mengurangi peluang bagi individu-individu di luar lingkaran keluarga elit untuk berpartisipasi dalam politik, sehingga menghambat proses demokratisasi,” tegas Galuh yang diwawancarai oleh Orange via WhatsApp (18/07/2024).
Seorang aktivis politik, Jafra pun mengungkapkan bahwa nilai kekeluargaan dan hierarki yang kuat dapat mendukung konsolidasi kekuasaan, karena masyarakat cenderung menerima kepemimpinan yang diwariskan dalam keluarga. Namun, konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga meningkatkan risiko korupsi dan nepotisme akibat kontrol dan pengawasan yang lemah. Meski memperkuat hubungan dan loyalitas, nilai kekeluargaan juga dapat dimanfaatkan untuk praktik yang tidak transparan dan tidak akuntabel.
“Argumen bahwa politik dinasti merupakan refleksi dari Asian Value yang menghormati keluarga dan senioritas adalah valid dalam konteks budaya. Namun seharusnya, ini perlu diimbangi dengan prinsip-prinsip demokrasi modern yang menekankan keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik yang luas,” lanjut Galuh (18/07/2024).
Dengan demikian, politik dinasti bertentangan dengan Human Rights atau hak asasi manusia terutama yang berkaitan dengan demokrasi, kesetaraan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, karena kekuasaan yang diwariskan dalam keluarga menghambat kesempatan yang setara bagi semua individu dan seringkali mengarah pada praktik korupsi serta nepotisme yang tidak transparan dan tidak akuntabel.
“Prinsip meritokrasi menekankan bahwa posisi dan kekuasaan harus didasarkan pada kemampuan dan prestasi, bukan hubungan keluarga. Politik dinasti seringkali bertentangan dengan prinsip ini, karena posisi kepemimpinan diwariskan berdasarkan garis keturunan daripada kualifikasi individu,” ungkap Jafra (13/07/2024).
“Politik dinasti dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Human Rights karena dapat membatasi partisipasi politik yang setara dan adil bagi semua warga negara. Jika kekuasaan politik hanya dikuasai oleh keluarga tertentu, ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan pelanggaran hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan,” ujar Galuh (18/07/2024).
Dalam banyak budaya Asia, kepatuhan pada otoritas dan hierarki sosial adalah nilai penting. Dalam konteks Human Rights dan demokrasi, ada penekanan pada akuntabilitas, transparansi, dan hak untuk menentang atau mengkritik otoritas.
Menurut Jafra, pendukung Asian Value seringkali berargumen bahwa stabilitas dan ketertiban sosial lebih penting daripada kebebasan individu yang tidak terkontrol. Sedangkan, Human Rights dan demokrasi berfokus pada kebebasan berekspresi, hak untuk berpendapat, dan proses politik yang terbuka.
Maka dari itu, Galuh memberikan sebuah masukan untuk menghormati Asian Values sambil tetap memastikan Human Rights dan demokrasi, perlu adanya dorongan reformasi politik yang memperkuat institusi demokratis dan memperluas partisipasi publik. Pendidikan politik dan kampanye kesadaran tentang hak asasi manusia juga penting untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap pentingnya inklusivitas dalam politik.
Pentingnya Human Rights dapat disampaikan dengan menunjukkan bagaimana hak-hak tersebut memperkuat masyarakat dan pemerintahan yang adil. Diskusi tentang bagaimana hak asasi manusia dapat meningkatkan kualitas hidup dan stabilitas politik juga bisa membantu dalam meyakinkan mereka yang mendukung politik dinasti atas dasar Asian Values.
Selain itu, adanya harapan akan demokrasi yang matang di Indonesia mencakup pemilu yang adil dan transparan, perlindungan hak pilih, partisipasi politik luas, serta pemerintahan bebas korupsi, nepotisme, dan kolusi. Diharapkan transparansi anggaran dan kebijakan publik, akuntabilitas pejabat, sistem hukum independen, penegakan hukum adil, dan perlindungan hak asasi manusia.
“Harapan saya terhadap masa depan politik Indonesia adalah terjadinya transformasi menuju sistem yang lebih demokratis dan menghargai hak asasi manusia. Ini termasuk pengurangan pengaruh politik dinasti melalui reformasi hukum dan kebijakan, serta peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka lebih kritis dan berpartisipasi aktif dalam proses politik.” Tegas Galuh (18/07/2024).
Penulis: Laras
Editor: Ira
