Setiap September, publik kembali diingatkan pada tragedi kelam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang meninggalkan luka mendalam dan merenggut nyawa. Gerakan “September Hitam” menjadi momentum menolak lupa dan menuntut keadilan atas kasus-kasus yang hingga kini tak kunjung terselesaikan. Daftar tragedi ini terus mencatat deretan peristiwa dari waktu ke waktu.
Peristiwa 30 September (1965-1966)
Peristiwa 30 September 1965 menandai awal gelombang kekerasan politik terbesar dalam sejarah Indonesia. Gerakan yang dikenal dengan G30S atau Gerakan 30 September diawali dengan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal dan 1 perwira TNI sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Aksi tersebut memicu kekacauan dalam struktur militer dan politik Indonesia. Bahkan, berkembang menjadi pembantaian massal terhadap anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengakibatkan terdapat ribuan hingga jutaan korban, terutama di Pulau Jawa dan Bali.
Tragedi ini tidak hanya menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga meninggalkan trauma sosial yang diwariskan lintas generasi. Hingga kini, peristiwa G30S masih menyisakan banyak pertanyaan dan kontroversi. Identitas aktor serta motif utama di balik gerakan ini pun belum terungkap secara jelas. G30S hingga sekarang dipandang sebagai salah satu peristiwa tergelap dalam sejarah Indonesia yang menuntut pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan agar tragedi serupa tidak lagi terulang.
Tragedi Tanjung Priok (1984)
Peristiwa Tanjung Priok bermula dari ketegangan antara aparat dan masyarakat atas tindakan represif aparat terhadap kegiatan keagamaan. Pada 12 September 1984, aparat membubarkan secara paksa jamaah Muslim yang sedang melaksanakan shalat Jumat di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pembubaran tersebut memicu kericuhan besar, diikuti tindakan represif aparat berupa penembakan, eksekusi di luar hukum, hingga penangkapan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil. Ratusan orang diduga menjadi korban, meski jumlah pasti hingga kini masih menyisakan perdebatan.
Tragedi ini tidak hanya mengguncang publik nasional, tetapi juga menarik perhatian internasional karena memperlihatkan praktik kekerasan negara. Setiap tahun dalam peringatan tragedi, menegaskan tuntutan agar negara mengakui jumlah korban yang sebenarnya dan mengadili penanggung jawab utama.
Tragedi Semanggi II (1999)
Tragedi semanggi II menjadi sebuah peristiwa penting dalam perjalanan Indonesia menuju reformasi politik dan sosial. Pada tanggal 24 hingga 28 September 1999, ribuan orang berkumpul di sekitar Jembatan Semanggi, dalam demonstrasi damai yang berubah menjadi tragedi yang tak terlupakan.
Tragedi ini pecah saat mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) yang dianggap menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Aksi yang berlangsung di sekitar jembatan Semanggi, Jakarta Selatan, berakhir dengan penembakan aparat yang menewaskan belasan orang dan melukai ratusan lainnya. Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) telah melaporkan temuan atas tragedi ini, tetapi hingga kini belum ada kejelasan hukum mengenai pelaku penembakan.
Pembunuhan Aktivis Munir Said Thalib (2004)
Munir Said Thalib adalah sosok pejuang HAM yang namanya abadi dalam sejarah perlawanan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Munir bukan hanya seorang aktivis biasa, dirinya juga dikenal sebagai pendiri dan penggerak utama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Pada 7 September 2004, Munir dibunuh dengan racun arsenik dalam penerbangan menuju Amsterdam, Belanda. Hasil penyelidikan diketahui bahwa racun aresenik disuntikkan ke minumannya.
Keberaniannya dalam membela korban penculikan aktivis 1998 dan pelanggaran HAM di Aceh maupun Papua, menjadikannya figur penting yang kerap dianggap sebagai ancaman bagi pihak-pihak berkuasa. Namun, hingga kini dalang utama pembunuhannya tidak pernah diadili. Setiap tahun, aksi “Menyalakan 1000 Lilin untuk Munir” digelar sebagai simbol menolak lupa dan menuntut negara mengungkap kebenaran.
Wafatnya Salim Kancil (2015)
Salim Kancil, seorang petani asal Lumajang, Jawa Timur, menjadi korban kekerasan hingga tewas pada 26 September 2015. Ia diduga menjadi sasaran pembunuhan terkait penolakannya melalui forum komunikasi Masyarakat Peduli Selok Awar-Awar terhadap aktivitas tambang pasir ilegal yang dioperasikan PT IMMS di Desa Selok Awar-Awar, yang dinilai telah merusak lahan pertanian dan lingkungan. Tak hanya Salim, rekannya Tosan juga menjadi korban penganiayaan. Namun, Tosan berhasil selamat setelah massa menghentikan serangan.
Tragedi ini tentu mengejutkan publik dan menjadi simbol perlawanan petani terhadap perampasan ruang hidup. Meski sejumlah pelaku lapangan divonis, mafia tambang yang mengatur di balik layar belum sepenuhnya tersentuh hukum. Hingga kini, gerakan petani, mahasiswa, dan aktivis lingkungan terus memperingati tragedi ini dengan aksi teatrikal, menuntut pemerintah menindak tegas mafia tambang, melindungi hak-hak petani, serta menghentikan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan.
Reformasi Dikorupsi (2019)
Ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan pada tanggal 23 hingga 30 September 2019, dan puncaknya terjadi pada 30 September 2019. Gerakan Reformasi Dikorupsi lahir sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan politik dan bisnis daripada kebutuhan rakyat. Sekaligus menjadi seruan menentang maraknya praktik korupsi di berbagai lini pemerintahan. Dalam aksi ini melahirkan 7 tuntutan, yaitu batalkan revisi UU KPK yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi, serta sejumlah pasal bermasalah dalam RKUHP, seperti RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU SDA. Adapun menolak pimpinan KPK bermasalah hasil seleksi DPR, serta menentang penempatan TNI-Polri di jabatan sipil.
Selain 7 tuntutan, isu Papua turut menjadi sorotan, dengan desakan penghentian militerisme, serta penuntasan pelanggaran HAM. Aksi ini berujung pada bentrokan dengan aparat yang menimbulkan korban luka bahkan meninggal dunia. Hingga kini, tindak kekerasan aparat dalam peristiwa tersebut tidak pernah diungkap secara transparan, sehingga menambah catatan kelam dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Pembunuhan Pendeta Yeremia (2020)
Kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya pada 19 September 2020 menambah daftar panjang dugaan pelanggaran HAM di Papua. Investigasi Komnas HAM dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menyebut keterlibatan aparat. Meski TNI menyebut proses penyelidikan masih berjalan, tetapi keluarga korban menolak perkara dibawa ke pengadilan militer dan menuntut agar proses hukum digelar di peradilan HAM demi menjamin transparansi serta keadilan.
Hingga kini, keluarga bersama pegiat HAM mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus ini, menghentikan militerisasi Papua, serta memastikan penegakan hukum berjalan jujur demi keadilan bagi korban dan masyarakat Papua.
#ResetIndonesia (2025)
Di tahun 2025, gerakan #ResetIndonesia muncul sebagai respons atas semakin panjangnya daftar pelanggaran HAM yang tak kunjung dituntaskan. Gelombang protes dipicu oleh keputusan DPR menaikkan tunjangan DPR sebesar Rp50 juta per bulan yang dinilai tak berpihak pada rakyat di tengah krisis ekonomi. Gelombang protes semakin meluas setelah meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat aksi berlangsung.
Selain menolak kenaikan tunjangan DPR, massa mengusung tuntutan rakyat 17+8. Agenda ini mencakup isu-isu mendasar seperti transparansi anggaran negara, penegakan hukum antikorupsi, penghentian kriminalisasi aktivis, reformasi birokrasi, hingga penuntasan pelanggaran HAM. Gerakan ini juga menuntut perombakan menyeluruh dalam sistem hukum dan politik agar keadilan bisa ditegakkan. Aksi #ResetIndonesia dipandang sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap praktik politik elitis dan seruan untuk merombak tata kelola negara agar lebih adil dan berpihak pada kepentingan publik
Ketiadaan penyelesaian hukum atas runtutan tragedi tersebut menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam menegakkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, September Hitam menjadi ruang perlawanan masyarakat sipil untuk menegaskan bahwa sejarah kelam tidak boleh dihapus, kebenaran harus diungkap, dan keadilan wajib ditegakkan demi memastikan tragedi serupa tidak lagi terulang di masa depan.
Referensi:
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. (2024, 28 September). Tragedi Semanggi II. BEM Undiksha. https://bemrema.undiksha.ac.id/sirema/kajian/tragedi-semanggi-ii
BBC News Indonesia. (2020, November 10). Mengapa pembunuhan aktivis lingkungan meningkat di dunia?. BBC. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54883234
Kompas.com. (2021, September 20). Dua tahun Gerakan #ReformasiDikorupsi dan 7 tuntutan yang terabaikan. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2021/09/20/17271851/dua-tahun-gerakan-reformasidikorupsi-dan-7-tuntutan-yang-terabaikan?page=all
Kompas.com. (2021, September 26). Mengenang Salim Kancil, aktivis yang dibunuh karena menolak tambang pasir. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2021/09/26/06000071/mengenang-salim-kancil-aktivis-yang-dibunuh-karena-menolak-tambang-pasir?page=all
Detikcom. (2023, 5 September). September Hitam: Rentetan Sejarah Kelam Pelanggaran HAM di Indonesia. Detik.com. https://www.detik.com/jabar/berita/d-6912982/september-hitam-rentetan-sejarah-kelam-pelanggaran-ham-di-indonesia
Penulis: Lily Leviana Putri
Editor: Laras Damasaty
