Pemerintah Indonesia terus menunjukkan ambisi untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) sebelum tahun 2050, seperti yang diungkapkan pada sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brazil, Selasa (19/11/2024). Prabowo menegaskan Indonesia akan mencapai swasembada energi hijau dalam beberapa tahun kedepan dan 100% listrik yang dipasok dari energi terbarukan serta akan menghentikan operasi PLTU di 2040.
Dosen Ekonomi Untirta, Titania Mukti, menyampaikan pandangannya terkait hal ini pada wawancara online, Jumat (20/12/2024). Menurutnya, target NZE berkaitan dengan inovasi teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Target NZE biasanya mendorong inovasi teknologi, seperti pengembangan energi terbarukan (tenaga surya, angin, hidro), kendaraan listrik, dan penggunaan AI untuk semua aktivitas kerja yang mendukung pengurangan penggunaan karbon. Investasi dalam teknologi hijau ini dapat menciptakan industri baru yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Potensi konflik antara pembangunan ekonomi dan upaya dekarbonisasi sangat nyata, terutama dalam transisi menuju NZE. Konflik ini dapat muncul dalam berbagai aspek, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Titania menjelaskan bahwa konflik tersebut sering terjadi karena banyak negara bergantung pada industri berbasis sumber daya tidak terbarukan seperti batubara, minyak, dan gas, yang menjadi penyumbang utama pendapatan negara.
“Potensi konflik antara pembangunan ekonomi dan upaya dekarbonisasi muncul karena banyak negara bergantung pada industri berbasis sumber daya tidak terbarukan seperti batubara, minyak, dan gas, yang menjadi penyumbang utama pendapatan negara. Transisi ke energi terbarukan memerlukan investasi besar, sehingga memicu dilema antara mempertahankan stabilitas ekonomi dan mendukung keberlanjutan lingkungan,” lanjutnya.
Ia juga menambahkan bahwa beban anggaran akibat program sosial, seperti makan gratis, turut menyulitkan realisasi optimal kebijakan NZE.
“Sulit mencapai kondisi ideal di mana anggaran mampu mencukupi semua proyek pemerintah, termasuk NZE. Program makan gratis sudah sangat membebani negara, dan program NZE sangat sulit terealisasi secara optimal, ditambah adanya human error seperti praktik KKN yang masih langgeng dan sulit diberantas,” ucapnya.
Pemerintah tetap optimistis bahwa Indonesia bisa mencapai NZE sebelum 2050, mengingat potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, Titania memberikan pandangan yang lebih realistis.
“Sebetulnya, sumber daya alam Indonesia memang jika dioptimalkan sangat mungkin mencapai NZE di tahun 2050, hanya saja permodalan dan praktik implementasinya tentu sulit dicapai di tahun 2050,” katanya.
Untuk memastikan target NZE tidak hanya menjadi wacana, dirinya menyarankan pemerintah untuk transparan dan optimalisasi peran tanpa kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) sehingga target NZE mampu terealisasikan sekaligus dapat membuka lapangan pekerjaan.
“Pemerintah dapat merealisasikan target NZE jika benar-benar berkomitmen mewujudkannya. Mulai dulu dari pengembalian kepercayaan publik terhadap pemerintah, kemudian transparansi dan optimalisasi peran pemerintah terhadap pembangunan tanpa adanya KKN. Libatkan seluruh lapisan masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja, maka bisa saja NZE ini terwujud,” ungkapnya.
Jika target NZE gagal tercapai sebelum 2050, ia menyarankan agar proses tersebut tetap dilanjutkan. “Dikatakan gagal terlalu dini ya, tapi proses bisa terus diupayakan di tahun berikutnya karena ini sifatnya kan pembangunan berkelanjutan,” imbuhnya.
Terakhir, Titania menekankan pentingnya literasi masyarakat untuk mendukung kebijakan ini. “Pemerintah perlu meningkatkan literasi masyarakat tentang NZE dan yang lebih penting lagi menyediakan sarana yang mendukung masyarakat menerapkan NZE,” jelasnya.
Referensi :
