Orangeuntirta.com, Serang – Aksi protes dari Aliansi Gerakan Masyarakat Sipil, Mahasiswa, Buruh, dan Tani Banten berlangsung memanas setelah terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian di sekitar lampu merah Ciceri, Kota Serang, Banten. Aksi ini diorganisir sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah rezim Jokowi, serta kekhawatiran transisi kekuasaan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memperpanjang sistem yang sama. (16/10/2024)
Aksi tersebut diikuti puluhan massa yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat, buruh, dan mahasiswa. Mereka menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Gumelar Saktiana, salah satu peserta aksi dari Aliansi Ciceri Memanggil, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap represif aparat kepolisian. “Polisi yang seharusnya mendampingi rakyat malah melakukan tindakan represif kepada kami. Ketika kami mencoba untuk melakukan perubahan arah jalan, kami dipukul mundur dengan kekerasan. Polisi hari ini tidak bekerja dengan baik dalam mengawal aksi ini,” kata Gumelar pada Rabu (16/10/2024).
Aksi protes yang berlangsung di Serang ini bukanlah kali pertama digelar oleh aliansi masyarakat sipil dan mahasiswa di Banten. Menurut Gumelar, aksi ini merupakan bentuk luapan amarah masyarakat yang merasa suara mereka terus diabaikan oleh pemerintah.
“Kami sudah terlalu lama diam, dan setiap kali menyuarakan aspirasi kami, selalu saja dibungkam dengan cara-cara represif,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung beberapa kejadian dalam aksi sebelumnya di mana polisi terlibat dalam rekayasa lalu lintas yang dinilai menekan gerakan massa aksi. “Dalam aksi di Lampu Merah Ciceri, misalnya, mereka melewatkan ambulans kosong dan mobil pemadam kebakaran padahal tidak ada kebakaran. Ini salah satu contoh bagaimana aksi kami coba dipatahkan dengan cara-cara yang tidak benar,” ujar Gumelar.
Peserta aksi lainnya seperti Bonsu yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Serang, juga mengalami tindakan represif dari pihak aparat. Bonsu menyatakan bahwa aparat tidak menjalankan tugas mereka dengan benar. “Ada tindakan represif ketika kita ingin berekspresi dan menyuarakan tuntutan. Seharusnya aparat mengawal kita, tetapi malah memprovokasi pengendara untuk mengacaukan aksi demonstrasi,” ucapnya (16/10/2024)
Sementara itu, demonstran lainnya, Fikri, menambahkan bahwa polisi tidak lagi bersikap objektif dalam menangani aksi, melainkan mencoba memecah belah massa aksi untuk memunculkan kericuhan. “Represifitas polisi itu menjadi taktik mereka untuk menangkap mahasiswa, mereka memukul beberapa kawan saya dan memicu kericuhan,” jelas Fikri (16/10/2024).
Ketegangan terus memuncak ketika polisi mencoba membubarkan massa aksi dengan paksa. Gumelar menyebut bahwa dirinya menjadi salah satu korban kekerasan fisik oleh polisi saat memimpin aksi dari sekian banyak yang menjadi korban saat itu.
“Tadi terjadi bentrokan ketika kami dipaksa mundur oleh polisi. Saya sebagai komando berusaha menertibkan massa aksi, tetapi dari pihak kepolisian justru memulai kekerasan. Mereka mulai mendorong dan memukul massa. Saya sendiri dipukul dua kali di perut oleh seorang polisi yang masuk ke barisan kami,” ungkapnya.
Meskipun sempat terjadi kekerasan, Gumelar menekankan bahwa massa aksi tetap berusaha menjaga ketertiban. Namun, tindakan aparat yang cenderung represif membuat situasi di lapangan semakin sulit dikendalikan.
Selain bentrokan fisik, insiden lain yang terjadi selama aksi adalah terobosan kendaraan yang memaksa masuk ke tengah-tengah massa aksi. Gumelar menjelaskan bahwa insiden tersebut disebabkan oleh kurangnya pengaturan lalu lintas dari pihak kepolisian.
Menurutnya, massa aksi sudah mencoba menutup sebagian jalan dan mengarahkan pengendara serta pejalan kaki untuk melewati jalur alternatif yang tidak ditutup. Namun, pihak kepolisian tetap memaksa kendaraan untuk melewati jalan yang sudah ditutup oleh massa aksi, sehingga menyebabkan bentrokan antara pengendara dengan massa.
“Kami sudah berusaha menutup jalan dan mengarahkan pengguna jalan agar menggunakan jalur yang tidak ditutup. Tapi polisi memaksa mereka melewati jalan yang sudah kami tutup, sehingga benturan antara massa aksi dan masyarakat umum tidak dapat dihindari,” jelas Gumelar.
Fikri juga menyampaikan hal serupa terkait pengelolaan lalu lintas. “Ada koordinasi, bersurat juga ada, tapi polisi tidak mengamankan. Mereka malah membiarkan terjadinya kericuhan yang akhirnya mencoreng nama baik gerakan,” ujar Fikri.
Ia juga menambahkan bahwa insiden tersebut sebenarnya bisa dihindari jika aparat kepolisian mampu mengatur rekayasa lalu lintas dengan baik, namun yang terjadi justru sebaliknya. Polisi dianggap memicu ketegangan antara massa aksi dengan masyarakat yang tidak terlibat dalam demonstrasi, sehingga menciptakan perpecahan yang tidak perlu.
Aksi unjuk rasa yang diwarnai represifitas aparat ini menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Beberapa isu yang disoroti antara lain UU Cipta Kerja, perampasan ruang hidup, konflik agraria, komersialisasi pendidikan, dan tingginya angka putus sekolah. Mereka menuntut pencabutan UU Cipta Kerja, penghentian proyek-proyek yang merusak lingkungan, serta reforma agraria dan nasionalisasi industri.
Gumelar berharap kedepannya polisi dapat lebih bijak dalam mengawasi aksi-aksi demokrasi. “Harapan saya sih lebih sedikit menggunakan tenaganya untuk melakukan represifitas kepada gerakan-gerakan rakyat. Apalagi gerakan rakyat ini benar-benar disuarakan langsung dari rakyat itu sendiri,” katanya penuh harap.
Meskipun ketegangan sempat terjadi, aliansi mahasiswa, buruh dan masyarakat yang tergabung dalam aksi ini berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi mereka. Mereka juga meminta agar aparat keamanan lebih bijaksana dalam menangani aksi-aksi serupa di masa mendatang.
Penulis: Erika
