Dok: LPM Orange
Puluhan mahasiswa Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa dari berbagai fakultas melakukan Aksi di depan gedung Rektorat Kampus Sindangsari pada hari Kamis (2/5/2024). Aksi ini berlangsung di tengah momentum Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional. Aksi ini juga dipicu oleh berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan kebijakan Perguruan tinggi yang dinilai merugikan.
Presiden Mahasiswa Untirta, Gymnastiar Hamdani, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk evaluasi dan tuntutan dalam menyikapi isu-isu penting mengenai buruh dan pendidikan. “Kami selalu mengawal hak-hak para pekerja dan menuntut kesejahteraan bagi mereka. Selain itu, kami juga menyuarakan masalah-masalah terkait status kampus menuju PTN-BH dan fasilitas bagi mahasiswa disabilitas,” ungkapnya.
Mengenai transisi PTN-BLU menjadi PTN-BH yang bahkan sudah terjadi di beberapa kampus lain, Gymnastiar meminta kebijakan tersebut ditinjau ulang dan tidak boleh dipaksakan sebagaimana permintaan Ketua Komisi X DPR RI. Menurutnya, PTH-BH berpotensi merugikan mahasiswa dan pemerintah seolah melepas tanggung jawabnya terhadap pendidikan.
“Ketika kita kaji versi PTH-BH yang diinginkan Kemendikbud, minusnya UKT mahasiswa dapat kemungkinan naik kalau kampus tidak mampu bekerja sama dengan swasta, karena perlu diketahui PTN-BH itu kampus dilepas oleh pemerintah, secara anggarannya pun dikurangi bahkan tidak diberikan. Cuma yang ditakutkan oleh kita, pimpinan tertinggi Untirta dapat melakukan sewenang-wenangnya. Balik lagi ini ketidakmampuan pemerintah dalam menunjang akses-akses pendidikan,” ucapnya.
Meskipun Rektor Untirta tak hadir dan hanya diwakilkan oleh wakilnya, mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut berharap ada tindak lanjut terhadap isu-isu yang disuarakan dan aksi ini dapat mendorong terciptanya lingkungan akademik yang demokratis serta bebas dari pembungkaman. “Kami berharap mahasiswa dapat belajar dengan nyaman tanpa hambatan dan menciptakan ruang demokratis di lingkungan akademik,”
Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, Muhammad Rasyid Hidayat, memilih tidak berkomentar mengenai isu transisi PTN-BLU menjadi PTN-BH karena belum melakukan kajian lebih lanjut. Fokusnya hanya pada keterbukaan hasil dan proses Uang Kuliah Tunggal yang dinilai tidak transparan dan memberatkan mahasiswa, terutama mahasiswa Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2024.
Rasyid menekankan bahwa BEM FH telah melakukan upaya komunikasi dengan pihak rektorat bagian keuangan, tetapi belum memperoleh kejelasan. “Sebelum turun aksi, kami sudah melakukan forum konsolidasi dengan pihak rektorat untuk membahas hal ini namun belum ada kejelasan. Dan akhirnya BEM Fakultas Hukum sendiri yang melakukan kajian-kajian yang berdasarkan yang berdasarkan data, jadi tidak asal tuntuntan yang belum tervalidasi,”
Tuntutan dan harapan juga di suarakan oleh Rimah dan Hoirul, anggota Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Rimah menilai bahwa Untirta belum ramah fasilitas disabilitas.“Kami mengusung gagasan mengenai kampus ramah disabilitas dimana pada faktanya pada kampus UNTIRTA Pakupatan itu belum ramah disabilitas karena tidak adanya lift untuk ukuran gedung 4 lantai”.
Selain itu, ia meminta biaya sewa kantin diturunkan karena dianggap terlalu besar sehingga merugikan pedagang. Di sisi lain, Hoirul dengan tegas menolak komersialisasi pendidikan, skema PTN-BH, dan menuntut pendidikan gratis. Ia juga menyayangkan kebijakan pembatasan jam malam yang sebenarnya dibutuhkan mahasiswa.
“Karena adanya jam kampus malam kita kan bisa menggunakan untuk berbagai kegiatan positif. Contohnya seperti mengadakan rapat organisasi ataupun ketika ada deadline tugas kita membutuhkan fasilitas wifi kampus. Untuk memudahkan saat berkumpul, kita memilih titik kumpul di kampus karena keterbatasan waktu dan tempat namun karena adanya jam malam tersebut kita tidak diperbolehkan masuk,” terangnya.
Selaras dengan Hoirul, Fahriz, mahasiswa yang juga ikut dalam aksi ini menekankan kebutuhan akan fleksibilitas aturan jam malam kampus,”Harapan kami (tidak ada pembatasan) jam malam kampus agar mahasiswa tidak bingung untuk belajar dan kumpul rapat. Mahasiswa sering kebingungan mengenai PKM diadakan. Jika dibatasi jam malam kampus tersebut sangat menghambat mahasiswa untuk aktif saat diskusi,”
Dalam audiensi yang dilakukan, Kepala Biro Umum Kepegawaian dan Keuangan, Deden Hery Hermawan, mengakui bahwa Untirta memang belum ramah disabilitas. Ia menyatakan bahwa pembangunan di fakultas adalah kewenangan pihak fakultas, walaupun anggarannya sudah diberikan, pihak kampus akan tetap menunggu usulan dari fakultas.
“Kami tidak mungkin ujug-ujug membangun fasilitas jika fakultasnya tidak meminta. Universitas akan membiayai semua yang diminta fakultas,”
Selain itu, berbicara mengenai jam malam, ia menjelaskan bahwa jika kegiatannya jelas maka pihak kampus akan memberikan izin kepada mahasiswa.
“Universitas hanya mengatur, silakan mahasiswa jika mau ada latihan, mau ada kegiatan, ada pemberitahuan ada izin, silakan, ngga ada masalah, kalo itu memang kegiatannya jelas,” ujar Deden di depan para mahasiswa.
Penulis: Erika
Editor: Ira
