Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pandeglang Bersatu (AMPB) mendesak evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam aksi “September Kelam” di Kabupaten Pandeglang, Kamis (3/9/2026). Salah satu tuntutan mereka adalah pencopotan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai gagal mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta Bupati Pandeglang mengevaluasi kepala OPD yang dinilai gagal memenuhi target PAD. Mereka juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memperkuat pengawasan terhadap sejumlah sektor penerimaan daerah serta mengevaluasi anggaran yang dinilai tidak menjadi prioritas.
Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dengan mendatangi Kantor Bupati Pandeglang sebelum dilanjutkan dengan long march menuju Gedung DPRD. Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pandeglang, Irul, mengatakan evaluasi PAD dan kinerja OPD menjadi salah satu tuntutan utama mahasiswa. Menurutnya, tuntutan tersebut berkaitan dengan keresahan mahasiswa terhadap kondisi pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang.
“PAD bukan sekadar angka dalam dokumen APBD, tetapi berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai LPM Orange melalui WhatsApp (19/9/2026).
Ia juga meminta pemerintah membuktikan lewat audit terbuka jika memang tidak ada kebocoran anggaran, sekaligus mengevaluasi kinerja OPD secara terukur, mulai dari target, realisasi, hingga pertanggungjawaban. “Kalau memang tidak ada kebocoran, mari buktikan dengan data. Kalau ada persoalan, segera benahi,” lanjutnya.
Mahasiswa juga meminta DPRD membuka ruang partisipasi bagi mahasiswa dan masyarakat dalam pembahasan kebijakan publik serta rapat paripurna sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, terkait anggaran peningkatan kapasitas Anggota DPRD sebesar Rp1,1 miliar, Irul juga meminta pemerintah mengkaji kembali penggunaannya berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ia mendorong agar anggaran tersebut dialihkan untuk sektor yang menjadi prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Sehari setelah aksi, DPRD Pandeglang menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang Bamus DPRD, Jumat (4/9/2026). Dilansir dari Radar Banten, Wakil Ketua III DPRD Pandeglang, MM Fuhaira Amin, mengatakan pihaknya meminta Sekretariat DPRD dan TAPD melakukan rasionalisasi serta efisiensi sejumlah pos anggaran. Hal tersebut mencakup anggaran peningkatan kapasitas DPRD, tunjangan pegawai, dan belanja pegawai.
“Bilamana ada anggaran peningkatan kapasitas DPRD agar diefisiensi dan bilamana ada usulan tambahan agar dicoret, dialihkan kepada kepentingan masyarakat,” katanya.
Fuhaira juga menyampaikan bahwa DPRD akan memanggil Satgas PAD Pemkab Pandeglang untuk meminta data penerimaan daerah, termasuk data penunggak pajak dan objek usaha yang belum berizin. Inspektorat Pandeglang juga diminta mengaudit laporan pendapatan daerah, tidak hanya belanja. Ia juga menyebut target PAD Pandeglang tahun ini semula sekitar Rp336 miliar. Target tersebut kemudian turun sekitar Rp1,6 miliar menjadi sekitar Rp334 miliar.
DPRD Pandeglang selanjutnya berencana memanggil Satgas PAD untuk meminta data penerimaan daerah dan meminta Inspektorat melakukan audit terhadap laporan pendapatan. DPRD juga berencana mengundang perwakilan AMPB untuk membahas sejumlah kebijakan publik.
Penulis: Elviana Elita Rahmah
Editor: Alma Shafuramah
