Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) turut menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada Senin (26/08/2024). Aksi ini merupakan upaya mereka mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan menentang kebijakan rezim Presiden Jokowi dengan masalah dari berbagai sektor seperti Demokrasi, HAM, Kesejahteraan Rakyat, dan Omnibus Law Cipta Kerja.
Mahasiswa Untirta bersama mahasiswa dan lapisan masyarakat lainnya, menyuarakan protes keras terhadap beberapa pasal dalam revisi UU Pilkada yang dinilai mempersempit ruang demokrasi dan memperkuat oligarki. Mereka juga menuding pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah berupaya mengonsolidasikan kekuasaan melalui berbagai instrumen hukum yang curang dan manipulatif.
Adit Fadillah, Ketua Departemen Kajian dan Keilmuan Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, yang ikut dalam aksi ini, menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan untuk kawal putusan MK yang sebelumnya juga mereka lakukan. “Aksi ini dipicu oleh aksi kawal putusan MK sebelumnya. Kami harus tetap mengawal putusan MK karena hari ini adalah hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah. Kami tidak ingin ada kecurangan lagi seperti yang terjadi saat pencalonan presiden,” jelasnya (28/8/2024).
Ia menambahkan bahwa tujuan mereka adalah memastikan bahwa Pilkada mendatang berjalan dengan lebih baik dan sehat, tanpa ada intervensi politik yang merusak demokrasi.
Aksi ini juga menjadi panggung bagi kritik keras terhadap pemerintahan Jokowi yang dinilai gagal dalam dua periode kepemimpinannya. ”Selama dua periode Presiden Jokowi, masalah sentral seperti demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) belum tercapai. Banyak penindasan terhadap mahasiswa, buruh, tani, dan rakyat sipil lainnya. Bahkan, di akhir periode pemerintahan Presiden Jokowi telah gagal memenuhi harapan, demokrasi yang kita perjuangkan sejak era reformasi justru mengalami kemunduran. Terlihat bahwa pandangan masyarakat yang kini menyebut Jokowi sebagai otoriter. ” ungkap Adit.
Ia juga menyoroti bagaimana tindakan represif aparat terhadap demonstran menunjukkan bahwa demokrasi dan HAM di Indonesia belum dihargai dengan semestinya. “Terakhir, pada 26 Agustus kemarin di Semarang, terjadi kekerasan lagi oleh aparat berwajib. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi gagal dalam menjunjung tinggi demokrasi dan HAM,” tambahnya.
Adit juga menyoroti dampak besar yang dirasakan oleh masyarakat dan mahasiswa akibat masalah yang dituntut dalam demo ini. Ia merasa bahwa sistem pemerintahan saat ini lebih berpihak kepada elit-elit politik dan global yang memiliki kekuasaan, sementara rakyat justru tidak sejahtera dan hak-hak mereka terabaikan. “Sistem pemerintahan sekarang sangat merugikan rakyat, terutama bagi generasi muda yang berharap pada masa depan yang lebih baik,” katanya.
Arya Mandalika, Kementerian Luar Negeri BEM KBM Untirta, menambahkan bahwa masalah-masalah yang diangkat dalam demo ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang dalam kondisi kritis. “Dinasti politik yang terus dijalankan oleh pemerintahan Jokowi menandakan bahwa demokrasi di Indonesia bukan lagi berbentuk demokrasi, tapi lebih mirip monarki,” tegas Arya (26/8/2024).
“Mengenai dampak besar yang kami rasakan, kita bisa melihat bahwa kondisi demokrasi dan keadilan di Indonesia semakin memburuk. Oligarki semakin kuat, dan rakyat semakin tidak sejahtera. Ini sangat disayangkan, mengingat demokrasi seharusnya melibatkan rakyat sebagai pilar utama dalam negara ini,” lanjut Arya.
Para mahasiswa juga mengungkapkan kekecewaan dan kritik terhadap sikap Presiden Jokowi yang pada saat demo berlangsung justru memilih untuk bertemu dengan organisasi keagamaan membahas soal tambang.
“Tindakan presiden yang lebih memilih berdiskusi tentang tambang ketimbang menanggapi demonstrasi rakyat sangat mengecewakan. Walaupun di satu sisi mungkin untuk sebuah pembahasan investasi adalah hal yang baik untuk negara Ini menunjukkan bahwa presiden lebih peduli pada investasi ketimbang kesejahteraan rakyatnya. Di satu sisi dengan kondisi masyarakat yang sedang berdemung, masyarakat yang sedang menuntut keadilan terhadap pemerintahan,” kritik Adit.
Mahasiswa yang turut dalam aksi menyampaikan harapan mereka terhadap akhir masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi yang akan datang. “Harapan kami terhadap pemerintahan Jokowi tidak banyak, hanya berharap agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang lebih merugikan rakyat lagi,” ujar Adit. Ia juga berharap agar pemerintahan selanjutnya dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, dan benar-benar menjalankan demokrasi yang sesungguhnya.
Mahasiswa lainnya turut memberikan harapan kepada pemerintahan selanjutnya agar lebih belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan benar-benar menjalankan demokrasi serta mensejahterakan rakyat.
Aksi ormawa dan mahasiswa Untirta di depan Gedung DPR RI menjadi bukti bahwa mahasiswa masih menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi dan menentang segala bentuk otoritarianisme yang berusaha mencabik-cabik hak-hak rakyat. Dengan semangat yang tinggi, mereka terus mengawal keputusan MK dan mengawasi jalannya pemerintahan, demi memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap terjaga dan tidak jatuh ke tangan segelintir elit yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Penulis: Erika
Editor: Ira Nazliyah
