RUU Penyiaran Bawa KPI ke Ranah Pengawasan Karya Jurnalistik 

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran kembali menuai kritik setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujuinya sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 8 September 2026. Rancangan tersebut disiapkan untuk menyesuaikan regulasi penyiaran dengan perkembangan teknologi dan media digital. Namun, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menilai sejumlah ketentuannya berpotensi membatasi kebebasan pers, terutama terkait pengawasan produk jurnalistik digital dan pembagian kewenangan antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers. 

Dalam laporan yang diterbitkan pada 7 Oktober 2026, LBH Pers menyoroti minimnya partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU Penyiaran. Lembaga tersebut juga mengkritik sejumlah ketentuan yang dinilai berpotensi mengganggu kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan yang menjadi perhatian meliputi perluasan pengaturan terhadap platform digital, kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam pengawasan serta penghapusan konten, dan penerapan standar penyiaran KPI terhadap produk jurnalistik digital. LBH Pers menilai pengaturan tersebut berpotensi memperluas campur tangan pemerintah dalam aktivitas penyampaian informasi di ruang digital. 

Polemik RUU Penyiaran telah berlangsung sejak 2024. Saat itu, sejumlah organisasi pers, termasuk Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), menyampaikan penolakan terhadap sejumlah ketentuan dalam rancangan tersebut. Salah satu yang dipersoalkan adalah larangan penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. Dewan Pers menilai ketentuan tersebut dapat menghambat fungsi pers dalam mengungkap persoalan publik. AJI juga mengkritiknya karena dinilai berpotensi mempersempit ruang pers dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan. 

Dalam pembahasan terbaru pada 2026, ketentuan mengenai larangan penayangan eksklusif laporan jurnalistik investigasi disebut telah dihapus dari rancangan. Meski demikian, LBH Pers menilai masih terdapat sejumlah ketentuan yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah Pasal 42 yang mengatur kewajiban produk jurnalistik untuk mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Isi Siaran (SIS) yang disusun KPI. Selain itu, perluasan pengaturan terhadap platform digital juga menjadi perhatian. LBH Pers menilai ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan karya jurnalistik. 

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Mia Dwianna, menilai pengawasan karya jurnalistik perlu dibedakan dari pengawasan teknis penyiaran. Menurutnya, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) memiliki fungsi serta ruang lingkup pengaturan yang berbeda. Karena itu, batas pengawasan kedua aspek tersebut perlu diperjelas agar penilaian terhadap isi pemberitaan tetap berada dalam mekanisme yang sesuai. 

Mia menjelaskan bahwa Dewan Pers berwenang menilai substansi berita, termasuk kebenaran informasi, keberimbangan, dan proses kerja jurnalistik. Sementara itu, KPI bertugas mengawasi aspek penyiaran, seperti kepatutan penyajian visual dan perlindungan anak dalam siaran. Ia menegaskan bahwa kedua lembaga perlu menjalankan kewenangan sesuai ruang lingkup masing-masing. “KPI tidak punya wewenang untuk menyatakan isi sebuah karya jurnalistik itu salah atau bohong,” jelas Mia dalam wawancara via WhatsApp bersama LPM Orange (25/10/2026). 

Lebih lanjut, Mia menilai ketidakjelasan pembagian kewenangan dapat membuka peluang penyalahgunaan mekanisme pengaduan terhadap pemberitaan. Pihak yang merasa dirugikan oleh suatu liputan berpotensi mengajukan pengaduan kepada KPI, alih-alih melalui Dewan Pers. Padahal, penyelesaian sengketa jurnalistik perlu mengikuti mekanisme yang diatur dalam ketentuan pers. Jika batas kewenangan kedua lembaga tidak diperjelas, penanganan pemberitaan berisiko bergeser dari mekanisme penyelesaian sengketa pers ke proses administratif penyiaran. 

Menurut Mia, ketidakjelasan pembagian kewenangan juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi jurnalis. Berita yang telah memenuhi standar jurnalistik masih berpotensi menghadapi penilaian berbeda apabila substansi pemberitaan dan aspek teknis penyiaran tidak dipisahkan secara tegas. Ia mengkhawatirkan ancaman sanksi administratif dapat mendorong redaksi melakukan swasensor.  Kondisi tersebut berisiko membuat media menghindari pemberitaan mengenai isu sensitif demi menjaga kelangsungan usahanya.

DPR RI mendorong revisi UU Penyiaran untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekosistem media. Dalam rapat paripurna pada 8 September 2026, delapan fraksi juga menyoroti pentingnya keadilan ekonomi bagi industri media nasional. Dorongan tersebut menjadi salah satu dasar pembaruan regulasi penyiaran di tengah perkembangan platform digital. 

KPI dan Dewan Pers mengadakan pertemuan pada 19 Oktober 2026 untuk membahas pembagian kewenangan dalam RUU Penyiaran. Kedua lembaga membahas kejelasan pengawasan isi siaran dan penyelesaian sengketa jurnalistik guna mencegah tumpang tindih kewenangan. Pembahasan tersebut juga diarahkan untuk menyelaraskan pengaturan penyiaran dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Mia menegaskan bahwa pembagian kewenangan kedua lembaga perlu diatur secara jelas. Penilaian terhadap substansi karya jurnalistik, menurutnya, harus tetap melalui mekanisme Dewan Pers, sedangkan KPI berfokus pada pengawasan aspek teknis penyiaran. 

“Dibutuhkan aturan main yang tegas, transparan, serta mengikat kedua belah pihak,” ujarnya. 

Selain memperjelas pembagian kewenangan, Mia mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pembahasan RUU Penyiaran, mulai dari asosiasi jurnalis, pimpinan redaksi, akademisi komunikasi, hingga masyarakat sipil yang bergerak dalam perlindungan hak digital. Menurutnya, partisipasi berbagai pihak diperlukan agar regulasi yang disusun dapat mengakomodasi kebutuhan industri penyiaran sekaligus melindungi kerja jurnalistik. Pembaruan aturan tersebut diharapkan tetap sejalan dengan prinsip kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. 

Penulis: Elviana Elita Rahmah
Editor: Alma Shafuramah