Pemerintahan ideal seharusnya adalah orang-orang cerdas, yang dengan akalnya mampu menata negara dan menyejahterakan rakyat. Jabatan publik seharusnya dipegang mereka yang memahami persoalan, berpikir jernih, dan berani mengambil keputusan bijak. Namun, kenyataan yang tampak hari ini justru jauh dari harapan. Kursi-kursi penting diisi oleh orang-orang miskin kapasitas, yang lebih sering melontarkan ucapan bodoh ketimbang gagasan cerdas. Jika kekuasaan terus dikelola dengan cara seperti ini, masih pantaskah rakyat menaruh harapan pada mereka yang bahkan tak tahu bagaimana harus berpikir?
Kebodohan para penguasa berakibat nyata di lapangan. Belakangan ini, ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke jalan menggelar demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan berbagai tuntutan, antara lain seperti pembubaran DPR, penghapusan gaji dan tunjangan anggota dewan, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, menolak RKUHAP, menurunkan pemerintahan Prabowo-Gibran, hingga membubarkan Kabinet Merah Putih. Semua tuntutan itu lahir dari rasa kecewa yang mendalam, sebab kebijakan yang dihasilkan bukan hanya jauh dari kebutuhan rakyat, tetapi justru menambah beban hidup masyarakat kecil. Demonstrasi dan desakan yang meluas ini menjadi bukti nyata bahwa kebodohan penguasa bukan sekadar teori, melainkan berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.
Menanggapi hal ini, salah satu dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Mahpudin, berpendapat bahwa akar masalah yang terjadi terletak pada kompetensi pejabat dan cara pembuatan kebijakan publik.
“Memang ini menjadi isu permasalahan bersama karena ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah dan pejabat semakin terlihat, baik lewat demonstrasi maupun kritik di media sosial. Dari pengamatan kami, sering kali kebijakan dibuat tanpa dasar nyata atau riset matang karena ada masalah kompetensi di tingkat pejabat. Kompetensi sangat penting agar pejabat bisa menjadi panutan publik, meskipun profesionalisme dan kompetensi pejabat sudah diatur dalam UU ASN dan dijabarkan dalam Permen RB No. 40 Tahun 2018, praktik di lapangan masih sering terjebak pada ketidakkonsistenan dan praktik yang kurang profesional,” ujarnya saat diwawancarai oleh LPM Orange melalui WhatsApp (27/08/2025).
Apud juga menambahkan bahwa, meskipun tidak bisa digeneralisasi karena pemerintah terdiri dari berbagai level, publik kerap menemui kejanggalan dalam kebijakan dan penunjukan pejabat strategis. Menurutnya, sejak awal banyak kebijakan lahir dari proses rekrutmen yang bermasalah, yang mana jabatan lebih sering diberikan karena kedekatan politik, balas budi, atau faktor orang dalam ketimbang sistem merit. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung berpihak pada elit, bukan publik, dan proses seleksi yang seharusnya transparan sering diabaikan.
Ia menekankan bahwa perbaikan mekanisme rekrutmen merupakan kunci agar pejabat bisa bekerja secara profesional. Meski aturan sudah ada, praktiknya masih sering tersandera kepentingan politik. Oleh karena itu, penerapan sistem merit perlu benar-benar diperkuat sesuai mandat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN-RB), sekaligus diawasi oleh masyarakat sipil. Sementara itu, pembatasan kritik justru akan melemahkan demokrasi. Jika reformasi birokrasi dan kebebasan sipil tidak dijalankan, demokrasi berisiko merosot, konflik sosial akan meningkat, dan perubahan radikal sulit dihindari, baik di tingkat elit maupun di masyarakat. Permasalahan ini menyimpan banyak dampak terhadap masyarakat, terutama terkait kebijakan yang tidak tepat sasaran.
Sebagai masyarakat, Diana Nur Kamilah, mahasiswa Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, berpendapat bahwa kebijakan pemerintah kerap menimbulkan kebingungan dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman pejabat terhadap bidang yang dipimpin agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.
“Seringkali pejabat terlihat tidak nyambung dengan bidang kerjanya karena jabatan yang mereka pegang tidak diberikan berdasarkan keahlian, melainkan faktor politik atau kedekatan. Bahkan, ada yang latar belakangnya sangat berbeda dengan bidang yang dipimpin sehingga terlihat bingung. Selain itu, sebagian pejabat tidak serius mendalami tugasnya, lebih mementingkan popularitas atau terburu-buru membuat kebijakan tanpa turun langsung ke lapangan, padahal yang terpenting bukan sekadar titel atau posisi, melainkan kemauan untuk belajar, mendengarkan berbagai perspektif, dan memahami dampak kebijakan bagi masyarakat,“ ujarnya saat diwawancarai oleh LPM orange melalui chat WhatsApp (24/08/2025).
Diana juga menambahkan, penting bagi pejabat memiliki latar belakang yang sesuai agar lebih memahami masalah di lapangan dan tidak mengambil keputusan sembarangan, tetapi hal itu tidak cukup jika mereka keras kepala dan tidak terbuka terhadap masukan. Menurutnya, pemerintah sering tidak kompeten karena kebijakan yang dibuat tidak sesuai kebutuhan rakyat, terkadang menguntungkan kelompok tertentu, dan proses pengambilan keputusan sering terburu-buru tanpa kajian matang, sehingga menimbulkan polemik. Ucapan pejabat yang terkesan asal ngomong juga menurunkan kepercayaan publik, sehingga demonstrasi dianggap sebagai salah satu cara mahasiswa mengekspresikan keresahan sekaligus memberi kritik agar pemerintah sadar akan kesalahan dalam mengelola negara.
Selain Diana, Suhaeni, yang juga merupakan mahasiswa Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, berpendapat bahwa banyak pejabat yang tampak tidak memahami bidang kerjanya karena motivasi awal mereka hanya mengejar kekuasaan atau jabatan, bukan berkontribusi bagi masyarakat.
“Faktor ketidakpahaman pejabat terhadap bidang kerjanya seringkali berasal dari motif dan tujuan mereka saat masuk ke pemerintahan, sebagian hanya mengejar kekuasaan atau jabatan tanpa memahami politik atau kebutuhan masyarakat. Namun, jika pejabat dan pemerintah serius, motif mereka seharusnya untuk berkontribusi memajukan Indonesia, menjembatani aspirasi rakyat, dan memperbaiki hal-hal yang kurang dalam kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, DPR berfungsi menampung aspirasi rakyat dan menjembatani antara pemerintah daerah dan pusat, sehingga pejabat yang tidak memahami hal ini biasanya belum memikirkan tujuan sejati mereka, tidak mau belajar, atau tidak melakukan pengawasan pada diri sendiri, sehingga berpotensi merugikan kondisi politik dan kepentingan rakyat,” ujarnya saat diwawancarai oleh LPM Orange melalui telpon WhatsApp (27/08/2025).
Suhaeni juga menegaskan jika diberi kesempatan menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah, pejabat harus menyadari bahwa posisi mereka berasal dari rakyat dan legitimasi mereka bergantung pada masyarakat. Ia menekankan bahwa demokrasi bukan sekadar alat untuk meraih kekuasaan, melainkan tanggung jawab untuk menanggapi harapan rakyat dan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan dari pemerintahan sebelumnya. Setiap kebijakan harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, bukan sekadar kepentingan politik.
Dari banyaknya suara publik, jelas terlihat bahwa krisis pemerintahan hari ini bukan sekadar soal pejabat tak cakap, melainkan sistem yang membiarkan orang miskin kapasitas duduk di kursi kekuasaan. Kebijakan tanpa riset, rekrutmen balas budi, dan ucapan asal bunyi merupakan gejala dari birokrasi rapuh dan demokrasi yang disalahgunakan. Rakyatlah yang akhirnya menanggung akibat dari kebijakan salah arah, beban hidup berat, dan runtuhnya kepercayaan pada negara. Oleh karena itu, harapan sudah tidak pantas lagi dititipkan pada penguasa bodoh, melainkan pada keberanian publik untuk mengawasi, mengkritisi, dan memaksa perubahan. Demokrasi hanya hidup jika dijalankan oleh orang-orang cerdas, berintegritas, dan berpihak pada rakyat.
Penulis: Elsa Loenita Damayanti
Editor: Muthia Zahra
Referensi :
Aji, W. T. (2025, March). Onani kekuasaan: Penguasa adalah maut. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/390057136
Megapolitan.kompas.com.(2025, 28 Agustus) Apa Saja Tuntutan Buruh di Demo 28 Agustus 2025?. Diakses pada 28 Agustus 2025, dari https://megapolitan.kompas.com/read/2025/08/28/07334361/apa-saja-tuntutan-buruh-di-demo-28-agustus-2025
