Menjelang libur Lebaran, siswa yang biasanya menerima makanan bergizi gratis setiap hari di sekolah kini harus beradaptasi dengan sistem baru. Makanan yang sebelumnya dibagikan secara harian kini dikemas dalam beberapa paket untuk dikonsumsi selama beberapa hari ke depan melalui skema bundling dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG pada umumnya dilaksanakan melalui distribusi makanan harian di sekolah. Namun, menjelang masa libur Lebaran, distribusi harian sulit dilakukan karena kegiatan sekolah dihentikan sementara. Sebagai bentuk penyesuaian, pemerintah menerapkan skema bundling, yaitu distribusi makanan dalam bentuk paket untuk beberapa hari. Meskipun demikian, pelaksanaannya tetap memerlukan perhatian pada kualitas, daya tahan, dan pengawasan agar makanan tetap aman dan layak dikonsumsi.
Menanggapi hal tersebut, dosen kebijakan publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Wahyu Kartiko Utami, menilai bahwa penerapan skema bundling menjelang libur Lebaran sebagai bentuk kebijakan adaptif pemerintah.
“Kebijakan tersebut sudah tepat, asalkan pengelolaannya menjamin pemenuhan gizi, mutu, dan keamanan makanan. Namun, keberlanjutan MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh, mengingat kebutuhan sekolah yang berbeda serta adanya kasus keracunan yang perlu menjadi pertimbangan,” ujarnya saat diwawancarai oleh LPM Orange melalui WhatsApp (13/03/2026).
Ia menambahkan bahwa skema bundling belum tentu mampu menjaga kualitas makanan. Selain itu, ia menyatakan bahwa paket yang didistribusikan belum sepenuhnya terjamin sehingga perlu evaluasi dari aspek mutu, gizi, dan keamanan. Dalam perspektif kebijakan publik, efektivitas skema bundling dalam Program MBG perlu diukur berdasarkan capaian tujuan utama program tersebut.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa kebijakan program MBG dapat dikatakan efektif apabila tujuan utamanya tercapai, seperti peningkatan gizi anak sekolah, penurunan angka stunting hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, ia menekankan bahwa pengukuran efektif atau tidaknya suatu kebijakan harus ada penelitian lebih lanjut, baik berupa angket, survei, maupun penelitian mendalam lainnya.
Menurutnya, selain kualitas makanan, sistem pengawasan juga menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan MBG berjalan sesuai tujuan program. Ia menjelaskan bahwa pengawasan terhadap program MBG perlu dilakukan secara berlapis dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, hingga pemerintah provinsi dan pusat. Selain itu, pengawasan dari lembaga independen dan masyarakat juga perlu dipertimbangkan.
Meski dari perspektif akademisi skema bundling dinilai sebagai langkah adaptif, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa penerapannya juga dipengaruhi oleh kesiapan penerima manfaat. Di tingkat penerima manfaat, sistem bundling ini menunjukkan pandangan yang beragam.
Salah satu penerima manfaat, Siti Awaliah, mengaku telah merasakan sistem bundling sejak Ramadan.
“Menurut aku, pembagian dalam bentuk paket bundling ini cukup membantu karena penerima manfaat tetap mendapatkan makanan meskipun distribusi tidak dilakukan setiap hari, serta sudah mendapatkan beberapa paket sekaligus sebelumnya,” ujarnya saat diwawancarai oleh LPM Orange melalui WhatsApp (07/03/2026).
Meski demikian, ia menilai bahwa kualitas makanan dan daya tahan penyimpanan tetap perlu diperhatikan agar makanan tetap aman dan layak dikonsumsi hingga waktunya dimakan. Sementara itu, Khalifa Figuregawa, sebagai penerima manfaat lainnya juga menilai bahwa pembagian makanan sekaligus belum tentu cukup. Hal tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan selama masa libur.
“Tidak, satu hari saja bisa langsung habis,” ujarnya saat diwawancarai oleh LPM Orange melalui WhatsApp (10/03/2026).
Ia juga mengaku memiliki kekhawatiran terhadap ketahanan makanan jika harus disimpan dalam waktu lama. Kekhawatiran tersebut muncul karena ia merasa belum siap mengelola makanan dalam bentuk paket sekaligus dan khawatir makanan dapat rusak sebelum dikonsumsi.
Meski memiliki pengalaman berbeda, keduanya mengaku lebih memilih sistem pembagian makanan secara harian dibandingkan sistem bundling. Menurut mereka, pembagian harian dinilai lebih praktis karena makanan langsung dikonsumsi tanpa perlu disimpan dalam waktu lama.
Berbagai pandangan dari akademisi dan penerima manfaat menunjukkan bahwa penerapan skema bundling dalam program MBG masih memerlukan perhatian dalam pelaksanaannya. Agar kebijakan ini tetap efektif dan berkelanjutan, pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program tersebut. Hal ini mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga anggaran, serta pelibatan aktor nonpemerintah untuk menilai kebermanfaatan kebijakan dari berbagai sudut pandang. Selain itu, dalam proses revisi kebijakan, keterlibatan aktor nonpemerintah dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penulis: Fatiya Helcy Azzahra
Editor: Elsa Leonita Damayanti
